Muhaimin Yakin Tak Diganti

Kemarin pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, di Jakarta, mengatakan, publik saat ini melihat, reshuffle perlu dilakukan terkait permasalahan yang membelit Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

”Lepas dari benar atau salah, biar proses pengadilan berjalan. Berita yang sangat fokus atau sering muncul terkait Andi Mallarangeng atau Muhaimin Iskandar tentu mengganggu citra pemerintah, apalagi hasil survei LSI terjun bebas,” kata Indria Samego.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darma Putra, pergantian menteri perlu memperhatikan beberapa hal. ”Jika sakit, tugas sehari-hari pasti terganggu. Jadi juga harus diganti. Soal pribadi atau kasus- kasus di kementerian, seperti kasus korupsi, misalnya, itu membuat kementerian tersandera dan akan mengganggu kinerja kementerian. Menyangkut skandal pribadi, juga harus menjadi pertimbangan Presiden mengganti menteri,” kata Rizal.

Risiko ditanggung sendiri

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, di Jakarta, kemarin, mengatakan, dulu partai politik selalu diajak bicara oleh Presiden Yudhoyono saat memutuskan akan merombak kabinet. Bahkan, menurut Priyo, partai politik diminta menyerahkan alternatif beberapa nama untuk pos-pos kementerian tertentu.

”Kalau sekarang Presiden tidak begitu, ya, silakan saja. Kebangetan kalau enggak diajak bicara. Golkar lebih baik tidak mengomentari kalau itu memang keinginan Presiden,” ujarnya.

Priyo menilai, tiga menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dari Partai Golkar, yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, baik-baik saja. ”Kalau mau dikurangi lagi, ya, monggo, tetapi risiko ditanggung sendiri-sendiri,” katanya.(WHY/BIL/LOK/NWO)