Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teguh: Bom Solo Jangan Jadi Alasan Desak RUU Intelijen

Kompas.com - 26/09/2011, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno mengatakan, aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Solo, Jawa Tengah tidak boleh dijadikan alasan untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen. Menurut Teguh, yang terpenting saat ini adalah pengungkapan pelaku di balik teror bom Solo tersebut.

"Pembahasan RUU Intelijen memang sudah cukup jauh, pembahasan sudah di Tim Perumus Panja dengan pemerintah. Namun, pembahasan RUU ini tidak boleh didesak atau diburu-buru dengan peristiwa bom Solo. Ungkap saja pelaku dibalik teror bom itu," ujar Teguh kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (26/9/2011).

Teguh mengatakan, lembaga intelijen negara harus tetap menjadi milik publik. Oleh karena itu, menurut Teguh, pembahasan RUU Intelijen juga harus mencermati masukan-masukan dari masyarakat bukan hanya karena adanya teror bom.

"Jadi seharusnya pemerintah fokus saja bagaimana caranya mengungkap pelaku-pelaku di balik aksi teror itu," kata Teguh.

Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melakukan investigasi internal di kepolisian dan intelijen negara dalam pidatonya terkait insiden bom Solo, menurut Teguh, hal itu tidak layak disampaikan ke publik. Lebih baik, menurutnya, investigasi itu langsung dijalankan, kemudian hasilnya disampaikan ke publik.

"Saya khawatir, Presiden over promises, sekedar wacana yang bagus untuk pencitraan. Seharusnya investigasi itu tidak perlu diomongkan, langsung dijalankan. Hasilnya disampaikan ke publik. Maka publik akan mengapresiasi bahwa presiden serius membenahi jajarannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com