Muhaimin Yakin Tak Bakal Dicopot

Kompas.com - 26/09/2011, 13:36 WIB
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Muhaimin Iskandar meyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan mencopotnya dari jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keyakinan itu didasari atas penilaian Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Saya yakin. Kalau hasil UKP4 (kinerjanya) bagus," kata Muhaimin sesuai rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR di Kompleks DPR, Senin (26/9/2011).

Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin mengaku belum diajak bicara oleh Presiden mengenai reshuffle. Muhaimin pun tak mau menjawab ketika ditanya apakah PKB sudah menyiapkan nama pengganti menteri.

Lebih jauh, Muhaimin pun menolak memberi jawaban ketika ditanya apakah dirinya siap jika Presiden mencopotnya sebagai menteri. "Kita tunggu saja," kata dia sambil berjalan tergesa-gesa.

Ketika dimintai tanggapan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa kasus korupsi di Kemnakertrans merupakan salah satu faktor yang menurunkan kepuasan publik terhadap pemerintahan, Muhaimin menjawab, "Kita akan konsolidasi terus-menerus. Kita jadikan momentum peristiwa kemarin untuk perbaikan total."

Seperti diberitakan, selain kasus korupsi di Kemnakertrans, kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga juga ikut andil menurunkan kepuasan publik di titik terendah selama dua kali kepemimpinan Yudhoyono. Terakhir, hanya 37,7 persen publik yang menyatakan puas terhadap pemerintah.

Menurut LSI, reshuffle adalah langkah utama untuk meningkatkan kepuasan publik. Presiden akan mengumumkan perubahan kabinet sebelum dua tahun kepemimpinannya pada 20 Oktober 2011.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Nasional
    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Nasional
    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Nasional
    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Nasional
    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X