Pidato SBY, Upaya Percepat Pengesahan RUU Intelijen?

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai bom Solo cenderung ingin memperkuat alasan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Intelijen (RUU Intelijen).

Menurut Usman, aksi bom tersebut masih pada tahap gangguan keamanan, belum pada batas pertahanan negara. "Kita mempertanyakan Presiden SBY yang lebih cenderung mau memperkuat alasan untuk mengesahkan RUU Intelijen atas nama aksi dan ancaman terorisme. Padahal, RUU tersebut masih dalam pembahasan karena banyak permasalahan-permasalahan yang masih belum diselesaikan," ujar Usman kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (26/9/2011).

Dalam jumpa persnya pada Minggu (25/9/2011), Presiden mengingatkan aparat intelijen dan kepolisian agar terus melakukan investigasi terhadap kasus bom Solo. Presiden juga berjanji akan melakukan investigasi terhadap aparat keamanan dalam kasus yang diduga melibatkan pelaku anggota jaringan terorisme bom di Cirebon pada April lalu.

Menurut Usman, seharusnya Presiden lebih mengutamakan pengungkapan pelaku di balik aksi teror yang sudah semakin meresahkan masyarakat tersebut. Usman menilai, jika Presiden terlalu jauh menggambarkan kasus bom tersebut sebagai ancaman negara, maka substansi kasus bom tersebut akan semakin sulit untuk diungkapkan kepada publik.

"Hal ini malah menjauhkan kita dari suatu urgensi politik untuk memahami apa, siapa, dan motif di balik bom Solo. Pidato itu juga akan kesulitan untuk meyakinkan publik bahwa pelaku akan segera dapat dibongkar dan diajukan ke pengadilan," kata Usman.

Seperti diberitakan, sebuah bom meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton (GBIS Kepunton), Kota Solo, Minggu, sekitar pukul 10.55. Satu orang, yang diduga pelaku bom, tewas. Sementara itu, korban diperkirakan berjumlah 28 orang.

Presiden dalam keterangan persnya sempat mengungkapkan, pelaku peledakan bom merupakan anggota jaringan terorisme yang melakukan aksi serupa di Masjid Adz Zikro di kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, pada April 2011.