"Reshuffle" Saja Tidak Cukup

Masuknya nama Patrialis Akbar di mata publik boleh jadi terkait dengan penanganan sejumlah kasus hukum yang kerap dinilai belum berjalan semestinya. Sebut saja kasus joki narapidana di Bojonegoro, kasus ruang tahanan mewah bagi narapidana korupsi, dan polemik remisi bagi koruptor. Patrialis sudah menjawab semua tudingan itu.

Selain nama-nama di atas, bukan berarti nama lainnya sudah memuaskan. Pasalnya, jika dilihat dari jawaban responden atas pertanyaan kementerian mana yang kerjanya memuaskan, proporsi terbesar, sebanyak 32,3 persen responden, menjawab ”tidak ada”.

Kualitas kinerja

Kualitas kinerja dan bersih dari korupsi menjadi dua hal utama yang patut menjadi pertimbangan Presiden dalam merombak kabinet. Dua hal ini disebutkan hampir 80 persen responden sebagai faktor penting untuk menilai layak atau tidaknya seorang menteri diganti. Bagaimanapun, menteri yang kinerjanya buruk dan tersangkut korupsi akan memengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Sayangnya, untuk kasus ini, sebagian besar responden (76,4 persen) masih melihat Presiden Yudhoyono tidak tegas terhadap kementerian yang tersandung korupsi tersebut. Ketidaktegasan ini menjadi poin penilaian responden yang menyebut buruknya kinerja menteri tidak melulu akibat ketidakmampuan menteri dalam bekerja. Kepemimpinan Presiden juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja kabinet. Paling tidak hal ini disampaikan oleh 40,8 persen responden yang menyebutkan bahwa kepemimpinan Yudhoyono turut menyebabkan ketidakefektifan jalannya pemerintahan.

Penilaian soal kepemimpinan Presiden agaknya juga jadi faktor penting. Hal ini terindikasi dari penilaian separuh lebih responden (59,7 persen) yang meyakini reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja pemerintahan Yudhoyono. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan hasil jajak pendapat tiga tahun lalu (menjelang reshuffle kabinet pada Mei 2007). Saat itu justru separuh lebih responden (57,8 persen) meyakini reshuffle akan meningkatkan kinerja kabinet.

Boleh jadi inilah pesan publik bahwa perombakan kabinet harus semata-mata ditujukan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan kepada pemerintah yang saat ini sedang digerogoti kasus-kasus korupsi. Artinya, menempatkan orang tepat di posisi yang tepat, bukan malah menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan semata.(LITBANG KOMPAS)