"Reshuffle" Saja Tidak Cukup

Kompas.com - 26/09/2011, 02:11 WIB
Editor

YOHAN WAHYU

Munculnya kasus korupsi dalam kementerian menjadi puncak ketidakpuasan publik terhadap kinerja kabinet. Perombakan kabinet pun menjadi salah satu keharusan. Namun perombakan saja, bagi publik, tidak cukup, patut pula dilengkapi dengan perbaikan gaya kepemimpinan Presiden.

Terkuaknya kasus dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memicu reaksi publik tentang perlunya Presiden mengevaluasi kinerja kabinet. Kekecewaan publik kepada pemerintah tampak menonjol dari besarnya proporsi responden jajak pendapat kali ini (75,6 persen) yang menyatakan tidak puas dengan kinerja para menteri.

Angka ketidakpuasan ini tercatat paling tinggi sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua terbentuk. Pada jajak pendapat Juli 2011, yang bertepatan dengan 21 bulan pemerintahan Presiden Yudhoyono periode kedua, tingkat ketidakpuasan publik pada kinerja kabinet berkisar di 70,6 persen. Angka ini melonjak jauh dibandingkan dengan saat tiga bulan pertama, yang tercatat 58,4 persen.

Tidak heran jika ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan ini berbuah tuntutan perombakan kabinet. Hampir 70 persen responden menyatakan, pergantian menteri perlu dilakukan untuk menjawab ketidakpuasan publik ini. Reshuffle pun dinilai separuh lebih responden (63,5 persen) sebagai langkah yang mendesak untuk dilakukan. Satu dari empat responden bahkan menyebut hal itu sangat mendesak.

Sinyal reshuffle sudah dinyatakan Presiden Yudhoyono yang menegaskan akan merombak kabinet sebelum genap dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang. Kuatnya wacana reshuffle kali ini tidak lepas dari dugaan korupsi yang menjerat dua kementerian di kabinet meskipun isu soal kendala fisik (usia/kesehatan) dan moral/etika sejumlah menteri juga mewarnai.

Layak diganti

Kuatnya sentimen publik pada dugaan korupsi dalam wacana reshuffle kabinet terlihat dari penilaian mereka tentang pimpinan kementerian yang layak dirombak. Dari 34 kementerian, tiga kementerian dinilai layak dilakukan pergantian menteri. Dua di antaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Dua kementerian ini sedang disorot soal dugaan korupsi menyangkut dana proyek di kementerian tersebut. Separuh lebih responden menyatakan, kedua menteri ini layak diganti, bahkan keduanya dinilai oleh 64,4 persen responden perlu mengundurkan diri dari kabinet tanpa menunggu proses hukum dari kasus korupsi di kementerian ini selesai. Artinya, keduanya diharapkan tidak masuk kembali dalam kabinet hasil reshuffle mendatang.

Selain kedua menteri itu, beberapa menteri yang saat ini tidak terganjal isu korupsi pun menuai pro dan kontra publik mengenai perlu atau tidaknya diganti. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar banyak dinegasi oleh responden. Demikian pula Menteri Perhubungan Freddy Numberi dinilai layak diganti meski dengan proporsi yang lebih kecil.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X