"Reshuffle" Jangan Jadi Bancakan Parpol

MALANG, KOMPAS.com - Reshuffle kabinet yang mungkin akan dilakukan Presiden SBY hendaknya tidak jadi bancakan parpol. Presiden harus melakukan berdasar kinerja menteri, alasan permasalahan hukum dan kesehatan.

Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Masud Said mengatakan, Sabtu (24/9/2011), tiga hal yang bisa dijadikan pertimbangan Presiden SBY dalam melakukan reshuffle kabinet.

"Pertama, jika seorang menteri tersandung masalah hukum, misalnya kasus korupsi. Ini sama sekali tidak bisa ditoleransi. Harus dicopot secepatnya," tegasnya.

"Kedua, soal kesehatan. Sebenarnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan publik karena kalau kesehatan menteri buruk akhirnya akan mempengaruhi kinerjanya," katanya.

Ketiga, soal kinerja. "Presiden harus transparan menyampaikan kinerja menteri yang akan kena resuhffle. Kinerja tidak bisa diukur hanya dengan daya serap anggaran. Bisa saja seorang menteri memiliki serapan anggaran yang bagus tetapi kalau ternyata tidak tepat sasaran, jelas kinerjanya buruk," tegasnya.

Presiden SBY harus menghindari reshuffle kabinet itu jadi ajang bancakan parpol. Ketika reshuffle akan dilakukan, pasti banyak parpol yang mendekat agar orangnya terjaring.

"Jika rushuffle sebatas ajang bancakan parpol jelas tidak akan berarti apa-apa. Apalagi menteri baru pasti membutuhkan waktu untuk menyesuaikan, mengenali bidangnya sehingga sulit diharapkan kinerja membaik dalam waktu dekat," katanya.