Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

22 Oktober, Menteri "Anyar" Mulai Kerja?

Kompas.com - 23/09/2011, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Presiden memastikan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II akan dilakukan, salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah kapan hal tersebut terjadi?

Kepala Negara, yang dilantik menjadi Presiden pada 22 Oktober 2009, baru mengatakan, perombakan kabinet akan dilakukan sebelum tanggal 22 Oktober. Ketika ditanyakan kepada Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, ia pun mengaku belum dapat memastikannya.

"Namun, ada kehendak yang kuat di hari pertama (22 Oktober 2011), memasuki tahun ketiga, Presiden telah memiliki tim baru," kata Daniel kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/9/2011).

Lantas, apakah Presiden akan memanggil dan menguji calon menteri ke kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor? "Saya tidak tahu. Saya kira hal-hal yang bersifat keupacaraan akan lebih kurang heboh dibandingkan yang dulu," jawab Daniel.

Pada kesempatan tersebut, Daniel pun mengaku tak tahu-menahu soal adanya nama-nama yang dikabarkan akan menjadi anggota kabinet menteri yang baru. Menurutnya, saat ini pembicaraan soal perombakan kabinet hanya dilakukan antara Presiden dan Wakil Presiden Boediono.

Sejak isu perombakan kabinet bergulir, kata Presiden, banyak pihak yang menyampaikan minatnya untuk menjadi menteri. "Saya tahu banyak yang ingin menjadi menteri. Telah banyak yang menyampaikan minatnya kepada saya, baik langsung maupun tidak langsung, dan itu tidak dilarang," kata Presiden, Kamis (22/9/2011), saat membuka Musyawarah Nasional XI Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jambi.

Keinginan itu, menurut Presiden, tidak mungkin terpenuhi seluruhnya karena kursi menteri terbatas. Di samping itu, ia juga memiliki kriteria tertentu sebelum memilih pembantunya. "Saya meminta maaf kalau ada yang marah atau kecewa kepada saya jika keinginannya tidak terpenuhi. Bukan berarti mereka tidak punya kapabilitas. Banyak tokoh yang hebat, tetapi tempat di kabinet selalu ada batasannya," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com