Dari yang Elementer hingga Kasus Wafid

Kompas.com - 23/09/2011, 03:31 WIB
Editor

 Oleh SUHARTONO dan ORIN BASUKI

Cita-cita Wafid Muharam, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga non-aktif yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, agar proses pencairan anggaran SEA Games XXVI berjalan lancar, tak sepenuhnya terwujud.

Proses pencairan anggaran di APBN dan APBN-P 2011 untuk tempat pertandingan dan penyelenggaraan tak mudah. Apalagi, setelah Wafid dibui sejak 21 April 2011 dengan tuduhan menerima cek senilai Rp 3,2 miliar dari Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris.

Panitia Penyelenggara SEA Games pun pernah mengancam mengembalikan tugasnya kepada Presiden jika anggaran belum juga cair. Ironis memang. Waktu mepet, tetapi sisa dana Rp 600 miliar di APBN 2011 dan dana tambahan Rp 700 miliar di APBN-P 2011 tak segera cair.

Tak heran jika Inasoc melalui Kemenpora meminta payung hukum untuk mengatasi kondisi darurat itu. Selain minta dibolehkan menggunakan dana sponsor dan penjualan barang-barang untuk dukungan dana, Inasoc juga minta pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung.

”Waktu itu saya yakin semua lancar, termasuk pencairan anggaran. Proses penerbitan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sudah selesai sejak awal tahun. Sebelum ada masalah, saya teken pencairan DIPA senilai Rp 300 miliar, yang tendernya April-Mei,” ungkap Wafid kepada Kompas seusai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/9).

Namun, apa boleh buat. Wafid tersandung. Setelah ia ditahan, kendala internal terkait proses dan mekanisme pencairan anggaran APBN muncul. Menurut dia, dibutuhkan seorang pejabat yang memahami birokrasi untuk melaksanakan prosedur terkait pencairan anggaran. Apalagi untuk perhelatan seperti SEA Games yang skala kegiatan besar dan jadwal pelaksanaannya sangat ketat.

Seretnya pencairan anggaran terlihat dalam laporan tertulis Kemenpora kepada Komisi X DPR, 8 September 2011. Realisasi penyerapan anggaran SEA Games sangat minim, berkisar 10,64-27,59 persen.

Komunikasi

Sejak DIPA diterbitkan Januari lalu, pencairan anggaran di Kemenkeu sebenarnya tak sulit. Syaratnya, ada komunikasi yang baik antara Kemenpora dan Kementerian Keuangan.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.