Kabinet Berdasarkan Kinerja

Jakarta, Kompas - Pelaku dan pengamat ekonomi berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memastikan ada atau tidak perombakan kabinet. Apabila ada perombakan, menteri bidang ekonomi yang ditentukan sebaiknya berdasarkan pertimbangan kinerja dan tata kelola.

Pengamat ekonomi Mirza Adityaswara, yang dihubungi di Jakarta, Kamis (22/9), menegaskan, rencana reshuffle (perombakan) kabinet sebaiknya didasari pertimbangan kinerja dan governance (tata kelola). Dalam situasi menghadapi krisis Eropa yang kondisinya memerlukan kewaspadaan tinggi dan koordinasi yang solid, maka jangan sampai kita membuat keputusan perombakan kabinet yang dapat diartikan oleh pasar keuangan sebagai keputusan yang tidak tepat.

Dijelaskan, yang menjadi sorotan investor saat ini adalah bagaimana mengurangi hambatan investasi di daerah, penegakan hukum, percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan governance (tata kelola) departemen dan lembaga negara, termasuk governance BUMN.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan, perombakan kabinet di bidang perekonomian perlu dilakukan untuk kementerian tertentu. Ditambahkannya, ”Semakin lama Presiden Yudhoyono menetapkan reshuffle akan menimbulkan ketidakpastian” kata Franky.

Franky juga menyebutkan kriteria yang pas bagi menteri bidang ekonomi di tengah kondisi ekonomi saat ini, yaitu mengurangi adanya menteri yang berbasiskan partai politik. ”Tambahkan kalangan profesional di kabinet supaya tidak ada kepentingan parpol yang masuk,” ujar Franky.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, masalahnya bukan menteri ekonomi atau bukan, melainkan lebih pada kinerja untuk kesejahteraan rakyat. ”Ada yang doyan bikin masalah, ada yang selalu jadi problem solver. Jadi, tergantung mana titik lemah yang harus segera diperbaiki dalam waktu tiga tahun ke depan,” kata Ade.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Loppies memandang menteri ekonomi saat ini sudah cukup mumpuni. Ratna menyoroti peran sekretaris kabinet yang lebih banyak memengaruhi presiden karena bisa jumpa langsung presiden setiap hari dibandingkan menteri lain yang belum tentu setahun berjumpa presiden, kecuali dalam sidang kabinet.

Koordinasi Lebih baik

Pengaman ekonomi Aviliani menyatakan, urgensi perombakan kabinet tidak terlalu memengaruhi perekonomian, khususnya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan penurunan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua pekan terakhir ini.

”Tidak ada gunanya reshuffle, tapi koordinasi harus lebih baik. Hal itu yang kurang saat ini. Bursa memang diperkirakan akan terus bergejolak lebih karena isu global, bukan karena reshuffle. Misal masalah utang di AS dan Eropa,” kata Aviliani.

Menghadapi gejolak di pasar modal, menurut Aviliani, pemerintah perlu menyiapkan protokol krisis jangka pendek dan skim insentif bagi industri bila keadaan di AS dan Eropa memburuk. Dengan demikian, kita dapat menjaga pasar domestik sekaligus keseimbangan global.

Aviliani juga mendesak agar Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan segera disetujui. Dengan begitu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dapat menyelesaikan masalah likuiditas jangka pendek. Selain itu, memantapkan kontrol devisa agar bisa menjaga nilai tukar. ”Karena dana jangka pendek di bursa akan sering keluar dan masuk,” imbuh Aviliani. (osa/ppg/ben)