"Reshuffle", Presiden Belum Panggil Ketum Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum melakukan komunikasi politik dengan ketua umum partai politik anggota koalisi terkait rencana reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II. Terkait nama-nama menteri yang akan diganti, Presiden baru membicarakannya bersama Wakil Presiden Boediono.

"Saat ini Presiden belum melibatkan siapa-siapa, kecuali Wapres," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/9/2011).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan, sesuai dengan kontrak politik, Presiden akan melakukan komunikasi dengan ketua umum parpol ketika hendak melakukan reshuffle. Hal ini juga diamini Daniel.

"Pada waktu yang tepat (Presiden) juga akan melibatkan parpol. Parpol juga mengerti, sukses pemerintah adalah sukses parpol," kata Daniel.

Secara terpisah, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik, yang juga Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, mengatakan, PD tak akan ikut campur terkait rencana Presiden melakukan reshuffle.

"Presiden adalah ketua dewan pembina. Demokrat tidak boleh ikut campur. Beliau tahu persis kader-kader Demokrat mana yang pantas jadi menteri. Beliau tahu semua gerak-gerik dan prestasi dari para kadernya," kata Jero.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, mengatakan, Golkar menyerahkan keputusan reshuffle kepada Presiden. Golkar dapat memahami rencana Presiden melakukan perombakan kabinet.