JAKARTA, KOMPAS.com — Perubahan atau reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah keharusan untuk meningkatkan kepuasan publik yang kini merosot tajam.
Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), kepuasan publik terhadap pemerintahan hanya 37,7 persen. Sebanyak 44,7 persen publik menyatakan tidak puas dan 17,7 persen tidak menjawab.
Adjie Alfaraby, peneliti LSI, mengatakan, kabinet menjadi beban pemerintahan sekarang. Sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik jika tetap mempertahankan kabinet.
"Hanya dengan mengganti beberapa menteri yang bermasalah akan menjadi momentum meraih kembali kepercayaan publik," kata Adjie saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI di Jakarta, Minggu (18/9/2011).
Jika melakukan reshuffle, lanjut Adjie, Presiden harus lebih selektif memilih calon menteri yang diajukan partai. Pasalnya, semua menteri yang dinilai bermasalah oleh publik adalah tokoh partai politik.
"Calon dari partai politik tetap bisa diakomodasi sejauh kompeten, punya rekor leadership yang baik dan tak tercela," ucap dia.
Mengingat tak dapat lagi Yudhoyono mencalonkan sebagai presiden dalam Pemilu 2014 , Adjie menambahkan, Presiden harus menciptakan reputasi di sisa dua tahun kepemimpinannya. Bagaimana Yudhoyono akan dikenang dalam sejarah sangat tergantung dalam kerja dua tahun terakhir.
"Mulailah konsentrasi menciptakan visi pemerintahan baru. Berantas korupsi, sejahterakan rakyat, dan lindungi kaum minoritas. Carilah menteri yang sesuai dan punya kapabilitas dengan visi itu," papar Adjie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.