Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tidak Berani

Kompas.com - 18/09/2011, 01:54 WIB

Bogor, Kompas - Meski wacana perombakan kabinet atau reshuffle terus bergulir, Partai Demokrat tidak berani ikut mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera merombak kabinet. Partai Demokrat tidak boleh mencampuri dan juga tidak dilibatkan dalam rencana itu.

Demikian kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Jero Wacik, yang juga Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/9).

Ia memandang desakan politisi di DPR agar Presiden merombak kabinet merupakan aspirasi yang pasti didengar Presiden. Namun, keputusan apa yang akan diambil, hal itu sepenuhnya terserah Presiden. ”Jadi, jangan sampai mendesak-desak. Jangan harus begini, harus begitu. Demokrat saja tidak berani, kok,” katanya.

Ia tak memungkiri, kinerja kementerian dan kasus-kasus korupsi di kementerian menjadi perhatian Presiden.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, mengaku tak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut perombakan kabinet. Ia pun menyatakan siap jika sewaktu- waktu diganti dari jabatan Menpora.

”O... siap saja (diganti), namanya hak prerogatif Presiden, tentu Presiden berhak mengevaluasi menteri-menterinya kapan saja Presiden mau merombak,” katanya.

Terkait kasus dugaan korupsi di kementeriannya, Andi menyatakan telah memberikan penjelasan kepada Presiden bahwa ia tak terlibat. Meskipun demikian, apa pun keputusan Presiden, ia akan mematuhinya.

Kemarin saat dihubungi Kompas seputar soal isu reshuffle kabinet, sosiolog yang kini menjadi Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparringa mengatakan, selama hampir dua tahun ini, Presiden melihat dan merasakan sendiri beberapa kekurangan terkait dengan kinerja pemerintahan pada umumnya dan kabinet pada khususnya.

Oleh sebab itu, menyadari sifat kritis dari tiga tahun waktu pemerintahan yang tersisa, peningkatan kinerja menjadi prioritas dan momentum bagi Presiden untuk melakukan perubahan.

”Presiden Yudhoyono akan memakai semua kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan perubahan yang penting dan perlu agar gap (kesenjangan) di antara apa yang kami kerjakan dan persepsi publik tentang hasil pembangunan menjadi lebih kecil,” kata Daniel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com