Jimly: Antasari Korban Peradilan Sesat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, adalah gambaran bobroknya sistem hukum di Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran buku berjudul "Testimoni Antasari Azhar untuk Hukum dan Keadilan" di Aula Universitas Al Azhar, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

"Mari kita jadikan kasus Antasari ini sebagai potret carut marut dan bobroknya sistem penegakan hukum dan peradilan di negara kita. Dia merupakan korban dari suatu proses peradilan yang saya namakan peradilan sesat," ujar Jimly yang juga pernah menjabat sebagai Anggota Watimpers ini.

Menurut Jimly, ada grand design yang salah dalam penanganan kasus Antasari. Salah satunya adalah ditolaknya rekomendasi Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam persidangan Antasari oleh Mahkamah Agung. Menurut dia, seharusnya sesama lembaga negara saling menghormati keputusan satu sama lain.

"Saya sedih MA tidak mau menerima rekomendasi KY. Saya bertanya sebagai sesama pejabat, agar antar pejabat itu saling menghormati keputusan masing-masing. Memang kita tidak suka, tapi terkadang, untuk tertib hidup bernegara kita harus tetap saling menghormati. Hanya rakyat yang boleh menolak keputusan kita sebagai penyelenggara negara," katanya.

Selain Jimly, acara peluncuran buku setebal 593 halaman tersebut dihadiri juga oleh beberapa tokoh, diantaranya politisi DPR dari Fraksi PKS Fachri Hamzah, politisi PDI-P Permadi, dan dan politisi DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faisal.

Dalam acara peluncuran buku terbitan PT Laras Indah Semesta itu, dilakukan juga serah terima dari penulis buku Servas Pandur kepada pihak keluarga yang diwakilkan Ida Laksmiwati, istri Antasari.

Buku yang terdiri dari 28 bab itu berisi beberapa pokok pemikiran Antasari terkait proses peradilan dan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, menurut Jimly, dalam buku tersebut juga berisi kesaksian empiris Antasari bergelut dengan berbagai persoalan hukum dan keadilan.

"Dari bab satu sampai 10 mengambarkan pikiran Pak Antasari mengenai lemahnya hukum dan peradilan di negeri kita. Buku ini menurut saya penting untuk dibaca di tengah carut marut keadilan di negeri ini," kata Jimly.

Di bagian belakang buku Antasari menulis sepenggal kalimat. "Sebagai penegak hukum, saya mau melakukan suatu perubahan, tetapi bukan perubahan mati. Saya inginkan perubahan yang hidup, on the right track, yaitu penegakan hukum yang adil dan benar," tulis Antasari dalam buku tersebut.