Jangan Mainkan Isu Politik di Ambon

Kompas.com - 15/09/2011, 13:22 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Benny Susetyo, Pr meminta politisi tidak memainkan isu-isu politik hanya untuk mengadu domba masyarakat Ambon dan mengambil suara dengan isu SARA.

Hal itu dikemukakan Benny mengingat akan ada Pilkada Gubernur di Ambon pada 2014 mendatang. "Jika penyebab kerusuhan hanya disebabkan pembunuhan tukang ojek, saya kira itu hanya pemicu. Karena kalau kita amati, rusuh di Ambon ini polanya sama dengan 1999, fitnah, informasi menyesatkan, bakar-bakar," ujar Benny di Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Ia mengatakan, jika terdapat pertikaian, pihak luar diharapkan tidak dulu ikut campur menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, biarkan masyarakat Ambon, tokoh masyarakatnya dengan tatatan adat dan struktur pemerintahan di Ambon menyelesaikan persoalan itu terlebih dahulu.

"Buru-buru mendatangkan aparat keamanan adalah satu kesalahan karena membuat suasana mencekam dan mereka tidak bisa saling melangkah berjabat tangan saling berbaur. Sudah sejak lama, mereka sudah berbaur dan merajut yang luka-luka lama," kata Benny.

Lebih lanjut, ia menuturkan, aparat keamanan negara harus mencari penyebab pemicu konflik tersebut. Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat Ambon dapat dengan segera menyelesaikan sendiri terlebih dahulu begitu ada potensi-potensi pemicu konflik di daerahnya.

"Pihak luar jangan dulu ikut campur. Biarkan masyarakat ambon, tokoh masyarakatnya dengan tatanan adat dan struktur pemerintahannya disana menyelesaikan persoalan itu. Biarkan mereka berhubungan langsung dengan masyarakatnya," saran Benny.

Suasana Kota Ambon, Maluku, empat hari pasca-bentrokan warga, pada Kamis (15/9/2011) ini, berangsur kondusif. Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam, tetap menghimbau agar masyarakat Kota Ambon tetap menahan diri jika ada provokasi dari luar.

Pertikaian antar warga sempat terjadi di sejumlah titik di Kota Ambon, Maluku, pada Minggu (11/9/2011). Pertikaian bermula dari meninggalnya Darfin pada Sabtu (10/9/2011). Isu yang beredar, Darfin meninggal karena dibunuh. Nyatanya, Darin meninggal karena kecelakaan lalu lintas.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X