Keadilan, Akar Utama Konflik Sosial

Kompas.com - 15/09/2011, 12:26 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menilai akar utama konflik kerusuhan yang muncul di beberapa wilayah Indonesia seperti Ambon dan Papua secara pasti belum dapat dijelaskan. Namun menurutnya, faktor keadilan sosial sangat erat kaitannya dengan munculnya konflik-konflik horisontal di dalam masyarakat.

"Masyarakat bagaikan rumput kering, sekecil apapun persoalan yang memicu, dapat tersulut api dan dengan mudah terprovokasi tanpa adanya keadilan itu," katanya dalam diskusi bertajuk "Kerusuhan Ambon dan Papua: Akar Penyebab dan Pemecahannya" di Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Ia menilai, beberapa persoalan di daerah tersebut lebih mengarah pada anomali, namun secara nyata terdapat fakta masyarakat saling curiga dan konfliknya terasa sampai sekarang.

Dia menjelaskan, seringkali dalam beberapa konflik pada awalnya muncul anggapan bahwa agama, isu gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), dan rivalitas politik menjadi pemicu.

"Tapi ternyata bukan isu agama, tapi agama bisa ditarik dalam sebuah konflik. Eksistensi RMS, di sana tidak populer lagi. Rivalitas politik ternyata juga tidak benar," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Mu'ti, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama membangun keadilan agar konflik sosial teresebut dapat diminimalisir. Ia juga meminta agar pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai janji-janjinya terhadap beberapa persoalan di daerah-daerah yang sering terjadi konflik.

"Kita membutuhkan pemimpin yang punya kepastian agar masyarakat tidak kehilangan harapan. Karena jika sampai masyarakat kehilangan harapan itu, orang akan mudah reaksioner, sehingga mudah mudah terpancing dengan isu-isu provokatif," kata Mu'ti.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Benny Susetyo, mengaku khawatir konflik yang muncul di tengah bangsa ini adalah karena masyarakat sudah kehilangan harapan kepada pemimpinnya. Menurutnya, masyarakat telah sampai pada titik jenuh dengan janji-janji pemerintah yang tidak kunjung terealisasi.

"Akar masalahnya adalah tidak adanya kehendak baik, political will dari pemerintah. Yang ada sampai sekarang hanyalah upaya meredam, bukan menyelesaikan secara menyeluruh. Pemerintah harus menjadi pemimpin yang memberikan harapan, sehingga rakyat tidak bimbang dan kehilangan tujuannya," kata Benny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar  untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Nasional
Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Nasional
Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Nasional
Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X