GKR Hemas: Pemerintah Harus Cegah Politisasi Bentrokan Ambon

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng  Ratu Hemas mendesak Pemerintah untuk bertindak tegas mencegah politisasi bentrokan Ambon karena ditenggarai ada pihak-pihak yang hendak memanfaatkannya.

Jangan ada sedikit pun toleransi kepada pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi di Ambon bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

"Sweeping polisi terhadap orang-orang yang akan berangkat ke Ambon tetapi tujuannya tidak jelas termasuk tindakan tegas yang harus ditingkatkan tetapi pelaksanaannya tetap cermat agar tidak melanggar hak-hak asasi warga negara," ujarnya di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2011) sebagaimana termuat dalam siaran pers Bidang Pemberitaan dan Media Visual Sekretariat Jenderal DPD.

Politisasi yang paling nyata ialah menjadikan bentrokan Ambon sebagai tragedi berlatar belakang konflik SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Targetnya, menjadikannya sebagai momentum untuk mengulangi kerusuhan antaragama.

"Kelompok-kelompok tertentu dilaporkan mulai menyerukan penggalangan kekuatan dan merekayasa informasi peristiwa yang terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan jangan ragu menindak tegas mereka sebagai langkah-langkah pencegahan atau preventif," tukasnya.

Hemas menekankan, jangan ada sedikit pun toleransi kepada pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi di Ambon bagi kepentingan kelompok0-kelompok tertentu. Apalagi, situasi saat ini sudah kondusif dan ketegangan telah mereda. Sedikit kelengahan dapat mengakibatkan kejadian yang nantinya harus dibayar sangat mahal."

"Karenanya, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pencegahan. Mulailah dari 'rumah' kelompok-kelompok tertentu yang diketahui sedang berusaha memancing di air keruh. Jangan tunggu sampai mereka ke luar 'rumah' dan menumpang kapal ke Ambon. Tindakan yang betul-betul tegas sangat diperlukan."

Hemas mengingatkan betapa bentrokan di masa lalu menjadi tidak terkendali karena longgarnya pengawasan dan adanya toleransi berlebihan terhadap kelompok-kelompok tertentu. "Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga agar peristiwa serupa tak terulang."

Pelajaran berharga lainnya dari bentrokan di masa lalu ialah kurang tanggapnya Pemerintah dan aparat keamanan terhadap isu-isu yang disebar untuk mengipas emosi masyarakat.

"Akibatnya, terjadi kebingungan di tengah masyarakat yang mempersubur terwujudnya sikap anarki."

Untuk kasus-kasus bentrokan seperti ini, Pemerintah wajib berinisiatif menjaga komunikasi dengan masyarakat tetapi dalam koridor yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Media massa berperan membantu membangun situasi kondusif.

Tanpa partisipasinya, pemberitaan media massa dikuatirkan berdampak negatif terhadap penciptaan kehidupan yang lebih baik. Hemas mengatakan, seluruh unsur masyarakat lokal dan masyarakat nasional harus saling membantu untuk menciptakan situasi yang lebih baik.

Bila ada kelompok-kelompok tertentu bertujuan sebaliknya maka Pemerintah berhak penuh mengambil langkah-langkah pencegahan sejak dini. "Sesungguhnya, bentrokan Ambon dapat diselesaikan oleh masyarakat Ambon sendiri tanpa intervensi pihak manapun."