Sindu Bantah Terlibat Suap Kemennakertrans

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan pejabat Kementerian Keuangan, Sindu Malik, membantah disebut terlibat dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans).

Sindu mengaku bukan staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atau konsultan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR). Dia juga mengaku tidak terlibat dalam pengaturan fee terkait proyek tersebut.

Hal itu disampaikan Sindu seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (13/9/2011). "Oh tidak, enggak mungkin itu, tidak benar," katanya.

Menurut Sindu, dia hanya pensiunan Kementerian Keuangan (Kemkeu) biasa yang berperan memberikan informasi terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) itu. Namun, mantan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV C di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu itu tidak menjelaskan informasi soal apa dan kepada siapa informasi itu disampaikan.

Selebihnya, Sindu membantah pertanyaan wartawan soal dugaan keterlibatannya. Dia mengaku tidak pernah mengancam akan mengganti PT Alam Jaya Papua yang diwakili oleh Dharnawati sebagai pelaksana proyek jika Dharnawati tidak membayar fee.

Sindu juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KT) Jamaluddin Malik untuk membahas program PPIDT. Sindu juga bungkam saat ditanya apakah benar uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti suap merupakan hadiah bagi Muhaimin. "Nanti ya," ucapnya singkat.

Nama Sindu disebut-sebut sebagai mafia proyek dalam kasus itu bersama Ali Mudhori yang mengaku sebagai staf khusus Muhaimin, Acos sebagai orang dekat Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung, dan Fauzi yang juga mengaku sebagai staf ahli Muhaimin. Sindu dan Ali berperan sebagai konsultan Banggar DPR.

Farhat Abbas selaku kuasa hukum tersangka Dharnawati menyebut Sindu memiliki hubungan dengan Kemennakertrans dan Banggar DPR. Sindu juga dituding mengancam akan mengganti perusahaan yang diwakili Dharnawati dengan perusahaan lain sebagai pelaksana proyek jika perusahaan Dharnawati itu tidak membayar fee.

"Dialah (Sindu) yang dengan keras bahkan menelepon Bupati Manokwari akan mengganti klien saya dengan kontraktor lain. Sepuluh persen untuk merekalah," ungkap Farhat.

Sindu dan Ali juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Dirjen P2KT I Nyoman Suisanaya untuk menawarkan program di bidang transmigrasi dengan menggunakan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Nyoman kemudian menyampaikan maksud Sindu dan Ali tersebut kepada Dadong Irbarelawan. Baik Nyoman maupun Dadong menjadi tersangka kasus tersebut.