Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindu Bantah Terlibat Suap Kemennakertrans

Kompas.com - 13/09/2011, 23:35 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan pejabat Kementerian Keuangan, Sindu Malik, membantah disebut terlibat dalam kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans).

Sindu mengaku bukan staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atau konsultan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR). Dia juga mengaku tidak terlibat dalam pengaturan fee terkait proyek tersebut.

Hal itu disampaikan Sindu seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (13/9/2011). "Oh tidak, enggak mungkin itu, tidak benar," katanya.

Menurut Sindu, dia hanya pensiunan Kementerian Keuangan (Kemkeu) biasa yang berperan memberikan informasi terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) itu. Namun, mantan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV C di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu itu tidak menjelaskan informasi soal apa dan kepada siapa informasi itu disampaikan.

Selebihnya, Sindu membantah pertanyaan wartawan soal dugaan keterlibatannya. Dia mengaku tidak pernah mengancam akan mengganti PT Alam Jaya Papua yang diwakili oleh Dharnawati sebagai pelaksana proyek jika Dharnawati tidak membayar fee.

Sindu juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KT) Jamaluddin Malik untuk membahas program PPIDT. Sindu juga bungkam saat ditanya apakah benar uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti suap merupakan hadiah bagi Muhaimin. "Nanti ya," ucapnya singkat.

Nama Sindu disebut-sebut sebagai mafia proyek dalam kasus itu bersama Ali Mudhori yang mengaku sebagai staf khusus Muhaimin, Acos sebagai orang dekat Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung, dan Fauzi yang juga mengaku sebagai staf ahli Muhaimin. Sindu dan Ali berperan sebagai konsultan Banggar DPR.

Farhat Abbas selaku kuasa hukum tersangka Dharnawati menyebut Sindu memiliki hubungan dengan Kemennakertrans dan Banggar DPR. Sindu juga dituding mengancam akan mengganti perusahaan yang diwakili Dharnawati dengan perusahaan lain sebagai pelaksana proyek jika perusahaan Dharnawati itu tidak membayar fee.

"Dialah (Sindu) yang dengan keras bahkan menelepon Bupati Manokwari akan mengganti klien saya dengan kontraktor lain. Sepuluh persen untuk merekalah," ungkap Farhat.

Sindu dan Ali juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Dirjen P2KT I Nyoman Suisanaya untuk menawarkan program di bidang transmigrasi dengan menggunakan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Nyoman kemudian menyampaikan maksud Sindu dan Ali tersebut kepada Dadong Irbarelawan. Baik Nyoman maupun Dadong menjadi tersangka kasus tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi soal Bakal 'Reshuffle' pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

Jokowi soal Bakal "Reshuffle" pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

Nasional
Kaesang Akan Terjun ke Politik, Jokowi Tidak Mau Ikut Campur

Kaesang Akan Terjun ke Politik, Jokowi Tidak Mau Ikut Campur

Nasional
Ditanya Bahas Apa saat Bertemu Surya Paloh di Istana, Jokowi: Mau Tahu Saja...

Ditanya Bahas Apa saat Bertemu Surya Paloh di Istana, Jokowi: Mau Tahu Saja...

Nasional
Presiden Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Presiden Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Nasional
PDI-P Sorot Mentan Syahrul Yasin Limpo di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Jokowi...

PDI-P Sorot Mentan Syahrul Yasin Limpo di Tengah Isu Reshuffle Kabinet Jokowi...

Nasional
Presiden Jokowi Sebut ASEAN Masih Relevan di Tengah Krisis Dunia

Presiden Jokowi Sebut ASEAN Masih Relevan di Tengah Krisis Dunia

Nasional
PDI-P Kembali ‘Serang’ Nasdem: Dari Lepas Koalisi, Reshuffle, hingga Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

PDI-P Kembali ‘Serang’ Nasdem: Dari Lepas Koalisi, Reshuffle, hingga Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Nasional
Jaksa yang Tahan Tangis Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir Seniornya: Kenapa Tidak Mundur Saja..

Jaksa yang Tahan Tangis Bacakan Tuntutan Bharada E Disindir Seniornya: Kenapa Tidak Mundur Saja..

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Habis Buat Rapat Kementerian di Hotel | PDI-P Tetap Ngotot Dorong Pemilu Tertutup

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Habis Buat Rapat Kementerian di Hotel | PDI-P Tetap Ngotot Dorong Pemilu Tertutup

Nasional
PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

PBNU Kecam Pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan, Sebut Tindakan Sia-sia

Nasional
Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Panglima TNI Minta Taruna AAU Tidak Mengeluh Selama Pendidikan

Nasional
Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.