KPK Laporkan Kemdagri ke Presiden

Kompas.com - 13/09/2011, 16:57 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan melaporkan ke Presiden soal diabaikannya rekomendasi KPK terkait KTP elektronik. "Karena e-KTP ini masih wilayah pencegahan, KPK akan segera menginformasikan lagi ke Presiden sebagai Kepala Negara," kata Wakil Ketua KPK M Jasin, Selasa (13/9/2011).

Pelaporan ke Presiden itu untuk mencegah pelanggaran pada pengadaan e-KTP. "Agar segera diingatkan oleh Presiden sehingga pengadaan e-KTP ini tidak terjadi pemborosan keuangan negara dan penyimpangan ke arah tindak pidana korupsi (ini sesuai isi Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK)," tandas Jasin.

Jasin menambahkan, KPK akan menindaklanjuti jika ada penyimpangan dalam pengadaan e-KTP. "Apabila ada laporan dugaan korupsi pelaksanaan e-KTP kepada KPK tentu akan dipelajari, dan bisa saja pencegahan berjalan seiring dengan kegiatan penindakan," ujar Jasin.

Jasin menyebutkan, ada enam usulan atau rekomendasi KPK yang tidak dilaksanakan oleh Kemdagri terkait e-KTP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Nasional
Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Nasional
Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Nasional
DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Nasional
Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Nasional
Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

Nasional
Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Nasional
DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.