Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Kebohongan-kebohongan Nazaruddin

Kompas.com - 12/09/2011, 17:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua menilai, Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus wisma atlet SEA Games, mengatakan sejumlah kebohongan saat diperiksa Komite Etik. Keterangan Nazaruddin ada yang tidak sesuai dengan keterangan saksi lain.

Hal itu disampaikan Abdullah di Gedung KPK Jakarta, Senin (12/9/2011). "Dia peragu dan pembohong," katanya.

Abdullah lantas mencontohkan beberapa kebohongan Nazaruddin. Kebohongan pertama, katanya, Nazaruddin mengatakan bahwa staf keuangannya yakni Yulianis diberhentikan dari Grup Permai, induk perusahaan milik Nazar. Padahal, menurut keterangan Yulianis, kata Abdullah, wanita itu mengundurkan diri dari perusahaan Nazaruddin setelah dua bulan bekerja.

"Hanya kerja dua bulan setelah itu berhenti karena macam-macamlah ulahnya Nazar," ungkapnya. Namun, Nazaruddin mengancam Yulianis agar Wakil Direktur Keuangan Grup Permai itu tidak jadi berhenti.

"Nazar mengancam Yulianis delapan kali. Karena Yulianis takut keluarganya kenapa-kenapa, maka dia kerja kembali. Logikanya karena Yulianis mengerti keuangan perusahaan. Kalau Yulianis keluar, berbahaya," ujar Abdullah.

Kebohongan kedua, lanjutnya, Nazaruddin mengatakan bahwa Yulianis adalah Direktur Keuangan Grup Permai yang paling bertanggung jawab soal keuangan. Padahal, menurut penuturan Yulianis kepada Komite Etik, kata Abdullah, dia hanya wakil direktur keuangan. Jabatan direktur keuangan dipegang istri Nazar, Neneng Sri Wahyuni.

"Dia (Yulianis) bilang, 'Saya memang ditawarkan menjadi direktur keuangan, tapi saya gak mau karena saya sudah tahu'. Yulianis tidak mau jadi korban karena kalau dia direktur keuangan, artinya bisa jadi kambing hitam," ujarnya.

Kebohongan ketiga, menurut Abdullah, soal jumlah uang Grup Permai yang dibawa ke Kongres Partai Demokrat di Bandung. "Yulianis bilang uang perusahaan yang dibawa ke Bandung itu Rp 30 miliar, cash, dari perusahaan Rp 3 juta dollar AS, dan dari sponsor 2 juta dollar AS. (Sedangkan) Nazar mengatakan bahwa uang yang dibawa ke Bandung Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS, karena dia (Nazar) sendiri bilang yang tahu keuangan," papar Abdullah.

Selain itu, Abdullah menilai Nazaruddin bohong saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengungkap adanya skenario di balik pelariannya. Tetapi, dia tidak dapat mengungkap siapa yang mengatur skenario tersebut.

"Waktu saya tanya siapa yang suruh Anda ke luar (Indonesia), dia (Nazaruddin) bilang, ada-lah, ada-lah," tukasnya.

Komite Etik memeriksa Nazaruddin pada Jumat (9/9/2011). Saat diperiksa, Nazaruddin mengungkap adanya rencana pemberian dana kepada Chandra senilai 100.000 dollar AS, yang kemudian urung direalisasikan.

Mantan anggota DPR itu juga menyebutkan bahwa Chandra menerima uang 500.000 dollar AS dari seorang pengusaha bernama Andi. Namun, Nazar tidak melihat langsung pemberian dana tersebut. Abdullah mengatakan, pihaknya tidak akan memanggil Nazaruddin lagi, kecuali dia membawa bukti atas ungkapan-ungkapannya itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com