Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazar Mengaku Ada Skenario di Balik Pelariannya

Kompas.com - 09/09/2011, 07:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, mengaku, ada skenario di balik perjalanan buronnya ke sejumlah negara beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua, Kamis (8/9/2011) malam.

Abdullah mengungkapkan hasil pemeriksaan Komite Etik terhadap Nazaruddin yang berlangsung kemarin. Namun, ketika ditanya siapa yang merekayasa pelariannya, Nazaruddin menurut Abdullah, enggan menjawab.

"Direkayasa sama siapa? Dia bilang 'Ya Bapak tahu lah'. Dia (Nazaruddin) mengaku kembali dari umroh, dia bilang mau dipecat, 'kenapa saya dipecat? Uang ini uang itu tidak saya terima', segala macam," tutur Abdullah menirukan Nazar.

Nazaruddin sempat buron selama hampir tiga bulan. Dia kemudian tertangkap di Cartagena, Kolombia, sebulan yang lalu dan dipulangkan ke Indonesia. Berdasarkan penuturan Nazaruddin kepada Komite Etik, lanjut Abdullah, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mulanya hanya berobat ke Singapura. Namun, saat akan kembali ke Indonesia, dia dilarang.

"Bahwa dia berangkat ke Singapura itu karena mau berobat, rencana (akan) kembali. Tapi kemudian dia dilarang," ujar Abdullah.

Nazaruddin, lanjutnya, diskenario agar tidak tidak kembali ke Indonesia. "Sampai akhirnya ke Kolombia. Kemudian dari Kolombia, KPK kerjasma dengan Kepolisian untuk proses pengembalian," ungkapnya.

Abdullah juga mengatakan, Komite Etik tidak akan percaya seratus persen terhadap ucapan Nazaruddin. Komite akan mengecek pengakuan Nazaruddin itu kepada saksi lain. "Komite Etik belum sempat rapat, mungkin besok, merumuskan tingkat kebohongan Nazaruddin, di cross chek dengan saksi-saksi yang lain baik eksternal (KPK) maupun internal (KPK)," ujar Abdullah.

Selain soal pelariannya, kepada Komite Etik, Nazaruddin juga menyampaikan soal pertemuannya dengan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja.

Nazaruddin mengaku lima kali bertemu Chandra dengan rincian dua kali di rumahnya, dua kali di luar rumah, dan sekali di gedung KPK. Pertemuan itu turut membahas kasus.

Nazaruddin juga mengaku bahwa singkatan nama CDR yang tercatat sebagai penerima dana Grup Permai adalah Chandra M Hamzah. Nazar berencana memberikan uang 100 ribu dollar AS kepada Chandra terkait proyek pengadaan baju hansip dan satpam. Namun uang tersebut tidak jadi diberikan. Saat ditanya Komite soal maksud rencana pemberian uang itu, Nazaruddin enggan menjawab.

Kemarin, Komite Etik memeriksa Nazaruddin. Pemeriksaan tersebut atas dasar insiatif Nazar. Pengacara Nazar bekali-kali menghubungi Komite Etik dan menyampaikan bahwa kliennya siap buka mulut. Padahal sebelumnya mantan anggota DPR itu bersikeras bungkam.

Menurut Abdullah, kepada Komite Etik Nazaruddin mengaku bahwa perubahan sikapnya itu akibat nasihat neneknya yang datang menjenguk saat Idul Fitri. "Nenek saya sudah umur 80 tahun lebih nasihati saya, urusan dunia diselesaikan di dunia," ucap Abdullah menirukan Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

    Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

    Nasional
    Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

    Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

    Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

    Nasional
    Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

    Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

    Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

    Nasional
    Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

    Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

    Nasional
    Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

    Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com