Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Parpol

Hangzhou, Kompas - China belum terbebas dari perilaku menyimpang pejabat pemerintah, khususnya mereka yang korupsi. Namun, Pemerintah China dan Partai Komunis China terus menggalakkan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai upaya perbaikan pelayanan masyarakat, reformasi birokrasi, dan pemberian hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Namun, yang terpenting, pencegahan korupsi harus dimulai dari penegakan disiplin dalam partai politik.

Pesan itulah yang tergambar dalam kunjungan wartawan Kompas, Tri Agung Kristanto, bersama 19 wartawan dari sejumlah negara di Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika, di kota Nanjing, Wu Xi, dan Kunshan di Provinsi Jiangsu, serta kota Hongzhou di Provinsi Zhejiang, Kamis (8/9). Kunjungan atas prakarsa Partai Komunis China (PKC) itu dilakukan sejak Selasa lalu.

Di Kunshan, misalnya, Wakil Komisioner pada Komisi Pengawas Disiplin Pengurus PKC Kota Kunshan, Qian Jian, Rabu, memaparkan, pengurus PKC Kota Kunshan mendorong terwujudnya tiga bidang layanan masyarakat dalam jaringan sehingga layanan masyarakat lebih terbuka, semakin tepat waktu, dan mampu menekan penyimpangan oleh aparat pemerintah. Upaya yang digalakkan Komisi Pengawas Disiplin PKC Kota Kunshan itu pun berhasil dilaksanakan Pemerintah Kota Kunshan, dengan tetap memperoleh perhatian dari pengurus PKC Kota Kunshan.

Di Kunshan, pusat layanan masyarakat yang terintegrasi itu diterapkan sejak 2005 hingga tingkat desa. Awalnya baru 10 pusat layanan masyarakat yang terwujud, meliputi bidang perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kini, pusat layanan masyarakat itu, dengan tetap memperhatikan tiga bidang layanannya, sudah terwujud di 173 desa. Kader PKC hingga tingkat desa terlibat dalam operasionalisasi pusat layanan itu, termasuk pengawasan untuk menjamin layanan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan dan mencegah penyimpangan oleh aparat pemerintah, khususnya korupsi.

Kondisi yang relatif sama juga dilakukan pengurus PKC Kota Nanjing, Wu Xi, dan Hangzhou di wilayah masing-masing, dengan mendorong terwujudnya layanan masyarakat yang transparan dan terukur dengan tepat waktu. Pengurus PKC juga terus mengawasi sehingga layanan itu sesuai harapan. Jika ada penyimpangan, termasuk korupsi dan kolusi, oleh aparat pemerintah bisa segera diketahui. Jika mereka adalah kader PKC, partai setelah menyelidiki, langsung menjatuhkan sanksi, selain proses hukum yang tetap harus dijalankan.

Sekretaris Umum Komisi Pengawas Disiplin Pengurus PKC Provinsi Jiangsu menambahkan, partainya berkomitmen terus mengembangkan layanan masyarakat yang terbuka, sebagai bagian terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efisien, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian di China. Pengurus PKC Provinsi Jiangsu pun menetapkan rencana lima tahun untuk memantapkan sistem layanan masyarakat yang terbuka dan efisien, sejak 2008, sebagai bagian upaya pencegahan korupsi.

Sekretaris Komisi Pengawas Disiplin Pengurus PKC Kota Wu Xi, Zhou Tie Gen, mengakui, upaya pencegahan korupsi pada aparat pemerintah, yang dilakukan dengan mendorong keterbukaan layanan masyarakat, memakan ”korban” kader PKC.

Pada 2010 di Wu Xi ditemukan 552 kasus dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin partai. Kasus itu melibatkan 4 kader PKC di tingkat kota dan 32 kader di tingkat bawah. Tercatat lebih dari 100 aparat pemerintah, termasuk kader PKC, dihukum mati karena terbukti korupsi.