Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wafid Minta Izin Jenguk Ibunya

Kompas.com - 07/09/2011, 15:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga non-aktif, Wafid Muharam, meminta izin kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Marsudi Nainggolan untuk mengunjungi ibunya yang sakit. Wafid adalah terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Permohonan itu disampaikan Wafid seusai menjelani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/9/2011). "Terdakwa mengajukan agar diberikan kesempatan, kami akan sampaikan (permohonan) secara resmi," ujar kuasa hukum Wafid, Erman Umar.

Selama ditahan, Wafid tidak pernah lagi menjenguk ibunya yang lumpuh karena stroke. Padahal sebelum ditahan, Wafid rutin mengunjungi ibunya itu dua kali sebulan. "Sejak tiga tahun lalu, ibu-nya kena stroke, lumpuh, sulit bicara. Terdakwa (Wafid) selalu kunjungi ibunya, sekali dalam dua minggu," ujar Erman.

Menanggapi permintaan pihak Wafid itu, hakim Marsudi akan mempertimbangkan. "Silakan diajukan, akan dipertimbangkan," ucap Marsudi.

Wafid didakwa menerima pemberian Rp 3,2 miliar dari Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (PT DGI), Mohammad El Idris. Rosa dan Idris juga menjadi tersangka.

Belakangan, KPK menetapkan atasan Rosa yang juga anggota DPR, Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka. Nazaruddin juga diduga menerima uang dari Rosa dan Idris. Pemberian dana itu terkait peran Wafid dalam memenangkan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com