Mendagri Tak Gentar Hadapi Pansus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan mempersilakan Komisi II DPR mengawasi pelaksanaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Gamawan menyambut positif rencana pembentukan Panitia Khusus e-KTP oleh DPR.

"Soal itu, Kemendagri sangat terbuka. Dari awal, sebelum tender, kami sudah minta e-KTP diawasi DPR. Pulang dari India, China, (hasilnya) kita ekspos. Yang berkaitan dengan harga, kami sudah minta pendapat. Jadi, tidak ada masalah," kata Gamawan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Kendati demikian, mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengatakan bahwa proses Pansus di DPR bisa berpotensi mengganggu kinerja pelaksanaan pengadaan e-KTP. Sepanjang tahun ini, Kemendagri berupaya memastikan bahwa rencana tersebut berjalan dengan baik. Pada akhir Juli silam, Kemendagri baru menyelesaikan proses tender.

"Peralatannya sudah harus siap dan tahun ini e-KTP itu harus bisa terbit 50 juta. Jadi, kalau kita sibuk mengurusi hal yang tidak perlu, saya khawatir tidak mencapai target," katanya.

Sementara itu, layanan perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik di Jakarta mulai dilakukan di kelurahan atau kecamatan, tetapi pencetakan KTP elektronik belum dilakukan. Pencetakan ini rencananya dilakukan setelah ada rekam data yang masuk di daerah selain DKI Jakarta.

"Untuk mengantisipasi data ganda dan terjadi komunikasi data antarkabupaten dan kota, pencetakan data dilakukan setelah semua melayani pencetakan," kata Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri Irman, Selasa (6/9/2011) di Jakarta.

Pemasangan jaringan menggunakan koneksi Indosat sudah mencapai 60 persen. Saat ini sudah 1.100 titik jaringan yang terpasang. Pemasangan jaringan ditargetkan rampung 18 September 2011.

"Jaringan hanya untuk konsolidasi data ke pusat. Jadi, meskipun jaringan belum terpasang, layanan untuk merekam sidik jari dan membuat foto tetap bisa dilakukan," tutur Irman.