Mendagri Tak Gentar Hadapi Pansus E-KTP

Kompas.com - 06/09/2011, 20:34 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan mempersilakan Komisi II DPR mengawasi pelaksanaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Gamawan menyambut positif rencana pembentukan Panitia Khusus e-KTP oleh DPR.

"Soal itu, Kemendagri sangat terbuka. Dari awal, sebelum tender, kami sudah minta e-KTP diawasi DPR. Pulang dari India, China, (hasilnya) kita ekspos. Yang berkaitan dengan harga, kami sudah minta pendapat. Jadi, tidak ada masalah," kata Gamawan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Kendati demikian, mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengatakan bahwa proses Pansus di DPR bisa berpotensi mengganggu kinerja pelaksanaan pengadaan e-KTP. Sepanjang tahun ini, Kemendagri berupaya memastikan bahwa rencana tersebut berjalan dengan baik. Pada akhir Juli silam, Kemendagri baru menyelesaikan proses tender.

"Peralatannya sudah harus siap dan tahun ini e-KTP itu harus bisa terbit 50 juta. Jadi, kalau kita sibuk mengurusi hal yang tidak perlu, saya khawatir tidak mencapai target," katanya.

Sementara itu, layanan perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik di Jakarta mulai dilakukan di kelurahan atau kecamatan, tetapi pencetakan KTP elektronik belum dilakukan. Pencetakan ini rencananya dilakukan setelah ada rekam data yang masuk di daerah selain DKI Jakarta.

"Untuk mengantisipasi data ganda dan terjadi komunikasi data antarkabupaten dan kota, pencetakan data dilakukan setelah semua melayani pencetakan," kata Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri Irman, Selasa (6/9/2011) di Jakarta.

Pemasangan jaringan menggunakan koneksi Indosat sudah mencapai 60 persen. Saat ini sudah 1.100 titik jaringan yang terpasang. Pemasangan jaringan ditargetkan rampung 18 September 2011.

"Jaringan hanya untuk konsolidasi data ke pusat. Jadi, meskipun jaringan belum terpasang, layanan untuk merekam sidik jari dan membuat foto tetap bisa dilakukan," tutur Irman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Nasional
Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Nasional
Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Nasional
Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Nasional
Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Nasional
Saat Buya Syafii 'Jewer' Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Saat Buya Syafii "Jewer" Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Nasional
Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Nasional
PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Nasional
Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Nasional
Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Nasional
Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Nasional
PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.