Kapolri: Polri Tak Biayai FPI

Kompas.com - 06/09/2011, 17:31 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa korps Bhayangkara tak pernah membiayai organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Pernyataan ini membantah temuan Wikileaks yang membocorkan kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Washington.

"Tidak pernah. Sekali lagi, kita tidak pernah membiayai. Tidak ada dana untuk itu," kata Timur kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Timur juga membantah pernyataan bahwa Polri telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah aksi yang dilakukan FPI. Ia mengatakan, Polri telah banyak melakukan penegakan hukum.

Secara terpisah, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Sutanto yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara juga membantah bahwa polisi telah mendanai beberapa aksi FPI. "Enggak benar yang gitu-gituan lah. Tidak ada yang gitu-gitu. Tidak pernah ada yang membiayai FPI," ujar Sutanto.

Seperti diwartakan, Wikileaks membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang memaparkan mengenai hubungan antara Polri dan ormas FPI. Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai attack dog mereka untuk berbagai kepentingan.

Walaupun bocoran itu bukanlah hal baru, dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI. Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki "kedekatan yang cukup" dengan sejumlah tokoh di FPI. Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS.

Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Sutanto, yang saat itu menjabat Kapolri, mendanai aksi FPI. Namun, jenderal bintang empat tersebut menghentikan aliran dana setelah mengetahui adanya kebocoran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Nasional
Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Nasional
Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Nasional
Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Nasional
Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta 'Fee' Rp 15 Triliun

Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta "Fee" Rp 15 Triliun

Nasional
Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Nasional
Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Nasional
OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.