Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Polri Tak Biayai FPI

Kompas.com - 06/09/2011, 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa korps Bhayangkara tak pernah membiayai organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam. Pernyataan ini membantah temuan Wikileaks yang membocorkan kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Washington.

"Tidak pernah. Sekali lagi, kita tidak pernah membiayai. Tidak ada dana untuk itu," kata Timur kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Timur juga membantah pernyataan bahwa Polri telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah aksi yang dilakukan FPI. Ia mengatakan, Polri telah banyak melakukan penegakan hukum.

Secara terpisah, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Sutanto yang saat ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara juga membantah bahwa polisi telah mendanai beberapa aksi FPI. "Enggak benar yang gitu-gituan lah. Tidak ada yang gitu-gitu. Tidak pernah ada yang membiayai FPI," ujar Sutanto.

Seperti diwartakan, Wikileaks membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang memaparkan mengenai hubungan antara Polri dan ormas FPI. Bocoran rahasia yang diungkapkan Wikileaks itu menyebutkan bahwa sejak lama polisi di Indonesia telah memanfaatkan FPI sebagai attack dog mereka untuk berbagai kepentingan.

Walaupun bocoran itu bukanlah hal baru, dalam informasi yang diungkapkan Wikileaks itu dipaparkan sejumlah informasi detail mengenai hubungan antara polisi dan FPI. Salah satu informasi rahasia yang diungkapkan Wikileaks menyebutkan bahwa seorang pejabat senior di Badan Intelijen Negara (BIN), Yaya Asagaf, memiliki "kedekatan yang cukup" dengan sejumlah tokoh di FPI. Karena itulah ia kemudian bisa memberi peringatakan kepada pejabat Kedubes AS di Jakarta bahwa Kedubes AS akan diserang oleh FPI pada 19 Februari 2006 lantaran pemuatan kartun Nabi Muhammad di sebuah media di AS.

Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Sutanto, yang saat itu menjabat Kapolri, mendanai aksi FPI. Namun, jenderal bintang empat tersebut menghentikan aliran dana setelah mengetahui adanya kebocoran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com