Kasus Suap di Kemenakertrans Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai, ada upaya politisasi dalam kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Partai Kebangkitan Bangsa merasa dizolimi dalam kasus ini.

Karding, Selasa (6/9/2011) di Jakarta menuturkan, upaya politisasi dalam kasus dugaan suap itu terlihat, antara lain dengan mulai disinggungnya nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

"Arah politisasinya kuat karena Cak Imin (Muhaimin) tidak mengerti, tidak tahu kasus itu. Namun sebagai politisi, kami paham akan hal itu," kata Karding.

Nama Muhaimin dalam kasus ini, pertama kali disampaikan Farhat Abbas, pengacara Dharnawati salah satu tersangka. Menurut Farhat, uang suap Rp 1,5 miliar terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi senilai Rp 500 miliar tersebut, merupakan uang Lebaran untuk Muhaimin.

Karding berharap, asas praduga tidak bersalah dipakai dalam kasus ini. Semua harus didasarkan kepada bukti dan proses hukum.

Saat ditanya kemungkinan bahwa Muhaimin tetap akan disebut oleh sejumlah tersangka dalam kasus ini, Karding menjawab, "Kita jangan berandai-andai. Cak Imin sudah menyatakan, siap jika diminta keterangan oleh KPK. (Namun) kami sudah cek, tidak ada (uang untuk Muhaimin). Cak Imin aman, sangat aman."