Hentikan Remisi bagi Koruptor

Kompas.com - 06/09/2011, 03:10 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diminta untuk segera melakukan moratorium atau menghentikan sementara pemberian remisi bagi para narapidana korupsi. Alasannya, pemotongan hukuman itu bakal melemahkan gerakan pemberantasan korupsi karena mengurangi efek jera bagi para koruptor.

Desakan itu disampaikan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, dan Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq secara terpisah di Jakarta, Senin (5/9). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi bagi ratusan terpidana korupsi saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus dan perayaan Lebaran.

Emerson mengungkapkan, menurut catatan ICW, ada sekitar 600 terpidana koruptor di Indonesia yang mendapat remisi dari pemerintah selama Agustus dan Lebaran 2011. Para terpidana tersebut berasal dari anggota legislatif, eksekutif, dan pejabat yudikatif.

Remisi merupakan hak narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur narapidana berhak mendapat remisi setelah menjalani sepertiga hukuman dan berkelakuan baik. Namun, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penerapan peraturan itu khusus kasus korupsi.

Bagi Fajar, remisi bagi koruptor justru memperlemah hukuman yang berfungsi memberikan efek jera. Padahal, sudah menjadi rahasia umum, sebagian koruptor yang dihukum di penjara sebenarnya sudah memperoleh perlakuan khusus, seperti kamar berbeda atau bisa keluar pada saat tertentu. Remisi semakin meringankan hukuman bagi perampok uang rakyat itu.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin berharap, pemerintah memiliki sensitivitas saat membuat kebijakan, seperti pemberian remisi untuk koruptor. ”Remisi itu hak untuk narapidana. Namun, untuk terpidana perkara korupsi, pemberian remisi harus dilakukan selektif dan jangan hanya berdasarkan ketentuan normatif,” kata Lukman, Senin, di Jakarta.

”Saya setuju penghapusan remisi untuk koruptor. Namun, jika putusan perkara korupsi masih ringan hingga tidak menimbulkan efek jera, penghapusan remisi itu tidak banyak berarti,” ujar Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III dari F-PDIP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saan Mustopa, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menambahkan, hukuman maksimal memang perlu di samping penghapusan remisi untuk mereka. (IAM/NWO)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.