Demokrat Setuju Remisi bagi Koruptor Dihapus

Kompas.com - 05/09/2011, 15:38 WIB
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat setuju dengan usul penghapusan remisi atau pengurangan hukuman bagi para terpidana koruptor. Penghapusan remisi dinilai sebagai salah satu langkah untuk memberikan efek jera.

 

"Kami dari Demokrat memberikan dukungan terhadap usulan itu," kata Saan Mustofa, anggota komisi III DPR dari F-Demokrat di Gedung DPR, Senin ( 5/9/2011 ). Saan menilai penghapusan remisi bagi koruptor perlu dibicarakan di DPR agar nantinya semua undang-undang atau peraturan yang mengatur tetang remisi direvisi.

 

Langkah lain, lanjut Saan, yakni pemberian hukuman maksimal kepada setiap terdakwa korupsi. Hukuman maksimal itu perlu ada komitmen bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, hingga Pengadilan. "Jadi, kepada semua aparat penegak hukum mempunyai kesadaran yang sama tentang upaya-upaya pemberian hukuman para koruptor. Saya yakin ini bisa lebih baik ke depan," kata dia.

 

Wacana penghapusan remisi terhadap para koruptor kembali mencuat setelah Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi pada Idul Fitri 1432 H. Sebelumnya, remisi diberikan pada Hari Kemendekaan RI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Menlu Retno Dorong Investasi Global untuk Pemerataan Akses Vaksinasi

    Nasional
    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Bupati Langkat yang Kena OTT Kader Golkar, KPK: Apesnya Saja

    Nasional
    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

    Nasional
    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

    Nasional
    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.