Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Tiga Parpol Baru yang Lolos Verifikasi

Kompas.com - 05/09/2011, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud mengungkapkan, kemungkinan besar hanya tiga partai politik baru yang lolos verifikasi badan hukum calon peserta Pemilu 2014. Hal itu disampaikannya di Kementrian Hukum dan HAM Jakarta, Senin (5/9/2011).

Dari 14 partai baru yang ikut verifikasi, hanya tiga partai tersebut yang dinilai memenuhi syarat administrasi. "Kita lihat ada 3 partai yang punya setitik harapan," katanya. Namun Aidir enggan menyebutkan nama tiga partai itu. Nama-nama partai yang lolos verifikasi, katanya, akan diumumkan sekitar Oktober.

"Kita kasih waktu untuk menyempurnakan dalam satu bulan ini. Kalau dalam satu bulan tidak sempurna, ya otomatis gugur," ujar Aidir.

Dia menjelaskan, sebagian besar partai baru sulit lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat administrasi berupa penyebaran kepengurusan. Partai yang akan mengikuti Pemilu 2014 wajib membangun kepengurusan di seluruh provinsi, di 75 persen kabupaten pada setiap provinsi, dan di 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten.

"Itu yang susah. Rata-rata penyebarannya sudah lumayan bagus, tapi kan belum mencukupi persyaratan," ujarnya.

Adapun partai politik baru yang ikut verifikasi badan hukum antara lain Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) pimpinan Yenny Wahid, dan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam verifikasi parpol kali ini, Aidir mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menghemat biaya dibanding beberapa tahun lalu. Tahun ini biaya sekitar Rp 800 juta. "Sedikit kok, bandingannya tahun 2003, habis Rp 31 miliar. Tahun 2008, Rp 410 juta. Tahun ini lebih banyak sedikit dari tahun 2008," ungkapnya.

Hal yang menyebabkan biaya tahun ini lebih tinggi dari 2008, adalah penambahan biaya untuk sosialisasi ke daerah-daerah. "Sebenarnya bukan biaya verifikasinya yang mahal tapi biaya sosialisasinya di seluruh Indonesia," tukas Aidir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com