Patrialis Akbar Jengkel pada Pengkritik

Kompas.com - 03/09/2011, 16:49 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku jengkel dengan mereka yang berkomentar soal pemberian remisi terhadap koruptor. Sebab, Patrialis mengaku pihaknya hanya menjalankan ketentuan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. "Kalau saya tidak menjalankan ketentuan tersebut, sudah banyak pengacara dan narapidana yang siap 'menerkam' alias mengugat saya," aku Patrialis saat dihubungi Kompas, Jumat (2/9) malaml.

Menurut Patrialis, dengan PP No. 28/2006, pihaknya terikat dengan ketentuan tersebut. "Jadi, kami tidak melindungi koruptor. Kami ini hanya menjalankan pembinaan atau melaksanakan reintegrasi sosial bagi narapidana, yaitu membina mereka untuk menyadari kekeliruaannya sebelum dikembalikan lagi kepada masyarakat," jelas Patrialis.

Patrialis mengatakan, setiap narapidana maupun anak pidana berhak mendapatkan remisi. Syaratnya, tambah Patrialis, jika narapidana sudah menjalankan hukumannya lebih dari enam bulan dan berkelakukan baik, mereka berhak mendapatkan remisi mulai dari 15 hari hingga beberapa bulan. "Khusus bagi tindak pidana terorisme, korupsi, narkotika dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM dan transnasional, remisi diberikan dengan persyarataan berkelakuan baik dan sudah menjalani sepertiga masa pidananya," kata Patrialis.

Ia juga mengungkapkan, banyak tokoh, politisi dan praktisi hukum yang ikut-ikutan mengomentari pemberian remisi tersebut sekarang ini. "Padahal, mereka sebelumnya juga minta tolong kepada saya agar rekan atau keluarganya mendapatkan hak-hak tersebut. Apa ini tidak menjengkelkan," keluh Patrialis lagi, tanpa merinci siapa saja yang pernah meminta pertolongannya mendapatkan hak-hak narapidana tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

    KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

    Nasional
    Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

    Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

    Nasional
    Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

    Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

    Nasional
    Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

    Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

    Nasional
    DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

    DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

    PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

    Nasional
    Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

    Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

    Nasional
    Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

    Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

    Nasional
    Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

    Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

    Nasional
    Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

    Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

    Nasional
    Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

    Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

    Nasional
    DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

    DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.