Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Nazaruddin Tak Ganggu Setgab

Kompas.com - 27/08/2011, 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengungkapkan bahwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet, yang melibatkan kadernya, Muhammad Nazaruddin, tidak mengganggu keutuhan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Bahkan, kegiatan pertemuan antara Setgab dan para ketua umum partai, kata Anas, tetap dijalankan.

"Saya kira tidak (terganggu). Setgab tetap jalan, bahkan beberapa waktu yang lalu justru ada pertemuan ketua setgab dengan para ketum (ketua umum) partai. Itu yang dilembagakan pertemuan rutin. Selain itu juga dengan pimpinan fraksi-fraksi. Jadi saya kira jalan, tinggal dan ditindaklanjuti pada tingkat fraksi," ujar Anas di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/2011).

Ia menyatakan, Partai Demokrat ikut berkomitmen untuk menjaga Setgab koalisi agar tetap sehat. Hal itu juga menjadi komitmen bersama enam partai politik dalam koalisi itu. "Setgab ini kan komitmen bersama untuk membangun koalisi yang sehat. Jadi, tentu tanggung jawab bersama enam parpol yang tergabung dalam Setgab. Kalau harga pasar stabil, harga barang stabil, Setgab juga stabil," tuturnya sambil bercanda.

Sebelumnya, sejumlah petinggi partai politik anggota Setgab mengeluhkan komunikasi dan rapat di dalam Setgab yang kembali mandek. Para politisi ini memperkirakan konsentrasi Partai Demokrat tengah terserap habis untuk menghadapi kasus Nazaruddin yang tengah bergulir. Apalagi, Nazaruddin menyebut-nyebut sejumlah nama petinggi Partai Demokrat di dalam kasusnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Nasional
    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Nasional
    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    Nasional
    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com