Marzuki: Ibas Tak Terlibat Permainan Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengintervensi kasus M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Ia juga yakin Sekjen Partai Demokrat Eddy Baskoro tak terlibat dalam kasus tersebut.

Marzuki menegaskan, selama ini Presiden justru mendukung langkah penegak hukum untuk membuktikan kebenaran pernyataan Nazaruddin, yang menuding beberapa rekan di partainya terlibat dalam permainan anggaran di DPR.

"Saya sebagai orang partai tentu wajib menerima dia (Nazaruddin), dan saya menjelaskan itu di depan ketua umum dan beberapa elite Partai Demokrat. Jadi, itu clear, tidak usah ragu bahwa SBY tidak akan mengintervensi apa pun dan itu boleh dicatat, siapa pun, lembaga apa pun, lembaga penegak hukum. Begitu pun saya tahu persis Mas Ibas tidak pernah berurusan bisnis seperti ini," ujar Marzuki di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Salah satu tuduhan mengenai aliran dana ke Demokrat diungkapkan melalui pernyataan Yulianis saat menjadi saksi dalam sidang Mindo Rosalina Manulang, salah satu terdakwa dalam kasus suap wisma atlet. Menurut Yulianis, dana ilegal Nazaruddin sempat mengalir ke Partai Demokrat sebesar 400.000 dollar AS dan Rp 1 miliar. Namun, Yulianis mengatakan, uang yang ditujukan ke Partai Demokrat tersebut telah dikembalikan ke kas Grup Permai.

Sebelumnya, Yulianis juga mengungkapkan bahwa Grup Permai mengeluarkan Rp 16 miliar untuk mendapatkan proyek wisma atlet SEA Games. Menurut dia, uang tersebut mengalir ke DPR, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, serta panitia wisma atlet di daerah. Uang untuk DPR sebesar 5 persen dari uang muka proyek Rp 33 miliar dialirkan demi "mengawal" penganggaran proyek.

Marzuki mengatakan, persoalan permainan anggaran, yang diungkapkan Yulianis tersebut, memang telah menjadi persoalan partainya. Menurut dia, sepanjang partai tidak memiliki pendanaan yang jelas, perjalanan demokrasi di republik ini akan tetap tidak berjalan dengan baik

"Kita sudah sepakat bahwa demokrasi ini pilihan kita, partai ini tiangnya demokrasi. Kalau partai ini tidak kita benahi, perjalanan demokrasi kita akan bahaya. Kalau saya jujur saja, kalau untuk kebaikan, kita harus berani ngomong kesalahan kita. Kalau kita tidak berani mengemukakan kesalahan kita, kapan kita mau baik," kata Marzuki.

Marzuki mengaku, dirinya di beberapa kesempatan selalu menyampaikan bagaimana persoalan-persoalan di DPR, termasuk kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR. Untuk itu, Marzuki ingin menyusun rencana strategis  memperbaiki DPR dari permainan-permainan mafia anggaran.

"Saya berceramah di berbagai kampung bagaimana kalau fungsinya DPR itu kita perbaiki, dari sisi saya sebagai Ketua DPR. Tapi, ada sisi lain di mana partai politik harus mengambil tanggung jawabnya, seperti dalam kasus-kasus Nazaruddin ini," kata Marzuki.