Marzuki: Ibas Tak Terlibat Permainan Nazaruddin

Kompas.com - 24/08/2011, 22:04 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengintervensi kasus M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Ia juga yakin Sekjen Partai Demokrat Eddy Baskoro tak terlibat dalam kasus tersebut.

Marzuki menegaskan, selama ini Presiden justru mendukung langkah penegak hukum untuk membuktikan kebenaran pernyataan Nazaruddin, yang menuding beberapa rekan di partainya terlibat dalam permainan anggaran di DPR.

"Saya sebagai orang partai tentu wajib menerima dia (Nazaruddin), dan saya menjelaskan itu di depan ketua umum dan beberapa elite Partai Demokrat. Jadi, itu clear, tidak usah ragu bahwa SBY tidak akan mengintervensi apa pun dan itu boleh dicatat, siapa pun, lembaga apa pun, lembaga penegak hukum. Begitu pun saya tahu persis Mas Ibas tidak pernah berurusan bisnis seperti ini," ujar Marzuki di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Salah satu tuduhan mengenai aliran dana ke Demokrat diungkapkan melalui pernyataan Yulianis saat menjadi saksi dalam sidang Mindo Rosalina Manulang, salah satu terdakwa dalam kasus suap wisma atlet. Menurut Yulianis, dana ilegal Nazaruddin sempat mengalir ke Partai Demokrat sebesar 400.000 dollar AS dan Rp 1 miliar. Namun, Yulianis mengatakan, uang yang ditujukan ke Partai Demokrat tersebut telah dikembalikan ke kas Grup Permai.

Sebelumnya, Yulianis juga mengungkapkan bahwa Grup Permai mengeluarkan Rp 16 miliar untuk mendapatkan proyek wisma atlet SEA Games. Menurut dia, uang tersebut mengalir ke DPR, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, serta panitia wisma atlet di daerah. Uang untuk DPR sebesar 5 persen dari uang muka proyek Rp 33 miliar dialirkan demi "mengawal" penganggaran proyek.

Marzuki mengatakan, persoalan permainan anggaran, yang diungkapkan Yulianis tersebut, memang telah menjadi persoalan partainya. Menurut dia, sepanjang partai tidak memiliki pendanaan yang jelas, perjalanan demokrasi di republik ini akan tetap tidak berjalan dengan baik

"Kita sudah sepakat bahwa demokrasi ini pilihan kita, partai ini tiangnya demokrasi. Kalau partai ini tidak kita benahi, perjalanan demokrasi kita akan bahaya. Kalau saya jujur saja, kalau untuk kebaikan, kita harus berani ngomong kesalahan kita. Kalau kita tidak berani mengemukakan kesalahan kita, kapan kita mau baik," kata Marzuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Marzuki mengaku, dirinya di beberapa kesempatan selalu menyampaikan bagaimana persoalan-persoalan di DPR, termasuk kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR. Untuk itu, Marzuki ingin menyusun rencana strategis  memperbaiki DPR dari permainan-permainan mafia anggaran.

"Saya berceramah di berbagai kampung bagaimana kalau fungsinya DPR itu kita perbaiki, dari sisi saya sebagai Ketua DPR. Tapi, ada sisi lain di mana partai politik harus mengambil tanggung jawabnya, seperti dalam kasus-kasus Nazaruddin ini," kata Marzuki.

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Nasional
    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Nasional
    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Nasional
    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

    Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

    Nasional
    Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

    Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

    Nasional
    Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

    Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

    Nasional
    Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

    Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

    Nasional
    Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

    Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

    Nasional
    Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

    Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

    Nasional
    Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

    Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

    Nasional
    PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

    PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X