Jangan Terjebak Sinetron Nazaruddin!

Kompas.com - 24/08/2011, 17:28 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah mengungkapkan publik jangan terpancing dan terpengaruh dengan siasat-siasat yang tengah dirancang Nazaruddin dan pihak kuasa hukumnya. Pasalnya, kata Febri, belakangan terlihat setelah tertangkap, Nazaruddin dan kuasa hukumnya cenderung menggelontorkan isu-isu yang tak substansial terkait kasus.

Seperti yang ia ungkapkan pada media massa saat pelariannya. Hal ini terkesan untuk membelokkan fakta-fakta yang tengah berjalan dalam proses hukum.

"Kita jangan terjebak pada siasat dan sinteron yang didesain oleh pihak Nazaruddin atau pengacaranya. Pihaknya tidak pernah bicara substansi. Yang ada adalah, dimunculkan isu-isu seperti soal penasehat hukum yang ternyata tak memiliki surat kuasa, soal cuci otak, mogok makan Nazaruddin, dan surat cinta Nazaruddin untuk Presiden. Kita jangan terjebak dengan ini," ujar Febri dalam diskusi "Kasus Nazaruddin, Ujian Terakhir Pemberantasan Korupsi" di Gedung DPD RI, Rabu (24/8/2011).

Menurutnya, tidak semua pernyataan Nazaruddin selama ini bisa dijadikan patokan utama untuk membongkar kasus-kasus dugaan korupsi. Hal ini karena, ia tidak konsisten serta hanya menyasar orang-orang tertentu. Padahal ia dihadapkan pada 35 kasus dugaan korupsi.

"Keterangannya cenderung tidak konsisten. Hanya menyasar aktor-aktor tertentu dan tidak semua kasus disebut Nazar. Padahal KPK bilang ada 35 kasus. Jadi pernyataan Nazaruddin harus menjadi pintu masuk untuk publik lakukan pengawasan agar kasus ini tidak belokkan. Lagi-lagi kita jangan terjebak sinetron Nazaruddin," tambahnya.

Febri menilai niat pihak Nazaruddin yang berharap kasusnya ditangani Kejaksaan Agung juga tak masuk akal. Hal ini, kata Febri, perlu diwaspadai. "Ada satu hal yang penting diwaspadai. Ada upaya untuk membuat KPK tidak menangani kasus Nazar dan ditangani Kejaksaan. Ini dagelan apa lagi. Itu skenario. Kita jangan terjebak," paparnya.

Febri meminta publik melihat kasus Nazaruddin ini dengan akal sehat. Tidak hanya melihat kasus tersebut dari isu-isu kosong yang tidak bernilai untuk penyelesaian 35 kasus korupsi Nazaruddin. "Ini kan segala upaya seolah-olah Nazaruddin bisa mengatur Presiden, KPK, dan kepolisian. Kami ajak, kita gunakan akal sehat untuk melihat kasus Nazar," tukas Febri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Nasional
    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nasional
    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Nasional
    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.