Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Hindari Dulu Hak Menyatakan Pendapat

Kompas.com - 24/08/2011, 15:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai belum saatnya DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk kasus Bank Century. Bahkan, hal itu lebih baik dihindari terlebih dulu. Menurut Priyo, DPR harus mempertimbangkan dengan matang dalam menggunakan hak tersebut.

"Saya kira belum waktunya bagi DPR untuk menggunakan hak pamungkasnya itu. Hak itu harus kita jaga jangan sering-sering digunakan kecuali memang kita sudah mendapatkan titik kebuntuan atau titik terang. Dua-duanya bisa menjadi alasan," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Priyo mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menangani kasus ini sekarang belum menunjukkan kemajuan apa pun. DPR hanya berpegang pada hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurut Tim Sembilan memiliki sejumlah temuan.

"Nanti dari situ akan kami dudukkan lagi permasalahan ini, ending-nya akan seperti apa. Lebih baik dihindari dulu hak menyatakan pendapat. Akan kami kejar hasil audit investigatif itu, akan sampai mana progresnya," tambahnya.

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini mempersilakan jika ada anggota Dewan yang berpendapat bahwa hak menyatakan pendapat sudah diperlukan sebagai bagian dari bagian kebebasan berpendapat. Hanya, secara pribadi, Priyo merasa hak ini belum saatnya dipergunakan.

"Secara pribadi, saya katakan belum merasa perlu hak menyatakan pendapat karena kita masih memberdayakan KPK. Bersamaan dengan itu, ada progres temuan audit investigatif BPK. Kalau keduanya 'nyetrum', saya kira kita tinggal menunggu munculnya saksi-saksi lanjutan terhadap kasus Century ini. Baru dari situ kita bisa tentukan perlu atau tidak DPR mengeluarkan hak menyatakan pendapat," tandasnya.

DPR, lanjutnya, akan meminta KPK untuk memberikan laporan kemajuan setelah liburan hari raya Idul Fitri nanti selesai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com