Kebohongan-kebohongan Nazaruddin

Kompas.com - 24/08/2011, 15:10 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbawa dalam manuver-manuver yang dilakukan oleh pihak M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

Nazaruddin, kata Yunarto, saat ini telah menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dengan beberapa insitusi penegak hukum terkait dengan kasusnya.

"Bahkan sampai detik ini pun pascapenangkapan, dia (Nazaruddin) masih berusaha tidak kooperatif dengan memainkan isu, seakan-akan dia dicuci otak, dia tidak akan mau diperiksa dengan Komite Etik, tidak mau dipindahkan tahanannya, dan kirim surat yang tidak jelas subtansinya. Dan, jika sikap sudah tidak kooperatif, maka biasanya pernyataannya juga tidak kooperatif," ujar Yunarto kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Ia mencontohkan, tidak konsistennya pernyataan Nazaruddin tersebut dapat dilihat dari pernyataannnya yang mengaku tidak mengenal Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina, pada 10 Mei 2011 dan pengakuan Nazaruddin yang mengaku pergi ke Singapura untuk berobat saat diwawancarai Metro TV pada 30 Mei 2011.

Selain itu, Nazaruddin juga mengaku tidak mengenal, bertemu, dan menelepon Mahfud Suroso, Direktur PT Duta Selaras, dalam kasus suap terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi, Janedri M Gaffar.

"Tapi, jika kita lihat saat wawancara via Skype dengan Iwan Piliang yang diputar secara live. Saat itu Nazaruddin mengaku kalau dia kenal dengan Mindo Rosalina karena, menurutnya, Rosa mengetahui pengaturan proyek wisma atlet. Begitu pun, dia katakan kalau kepergiannya ke Singapura itu atas perintah Anas Urbaningrum. Untuk kasus MK, dia mengatakan proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar diserahkan Mahfud ke Yulianis. Ini kan jelas telah menunjukkan ketidakkonsistenan pernyataannya," ungkap Yunarto.

Ditambahkan Yunarto, saat ini pernyataan Nazaruddin cenderung mengarah secara sistematis kepada sosok tertentu. Menurutnya, inkonsistensi dan pola yang dimainkan Nazaruddin dalam pernyataannya pada akhirnya cenderung menjadi peluru kosong yang nantinya sulit dijadikan alat bukti oleh KPK untuk dilakukan penyelidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harapkan jangan sampai publik mengawal kasus Nazar ini hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan kosong itu. Ini yang paling berbahaya, karena bukan tidak mungkin akhirnya kita cukup senang ketika nama-nama yang disebut Nazaruddin ditahan dan menjadi tersangka, setelah itu KPK dan aparat penegak hukum berhenti mengusut tuntas kasus tersebut," kata Yunarto.

Oleh karena itu, Yunarto mengharapkan agar KPK fokus pada kasus-kasus yang menjerat Nazaruddin. Apalagi, kata Yunarto, KPK sebelumnya sudah menyatakan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut terlibat dalam banyak kasus, yakni 31 kasus di lima kementerian yang total proyeknya mencapai Rp 6 triliun.

"Ini yang sering saya katakan, jangan sampai kita terjebak dalam sebuah logika yang dimainkan oleh seorang tersangka, yang jelas-jelas adalah orang yang selama ini melakukan perlawanan terhadap penegakan hukum. Ini juga harus kita lawan dan kawal bersama dengan KPK agar kasus ini dapat terbongkar semua," kata dia.

_____________________

Video
Nazaruddin Tak Mau Bicara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

    Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

    Nasional
    Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

    Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

    Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

    Nasional
    Jokowi, Hari Santri, dan Komentar 'Sinting' Fahri Hamzah...

    Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah...

    Nasional
    UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

    UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

    Nasional
    LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

    LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

    Nasional
    Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

    Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

    Nasional
    Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

    Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

    Nasional
    Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

    Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

    Nasional
    Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

    Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

    Nasional
    Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

    Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

    Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

    Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

    Nasional
    Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

    Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.