Jangan Biarkan Nazar Dihukum Sendirian

Kompas.com - 24/08/2011, 12:50 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kasus korupsi politik, seorang pelaku biasanya tidak bekerja sendirian. Kasus tersebut kemungkinan melibatkan banyak pihak. Seperti halnya dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N), Rabu (24/8/2011) menduga, Nazar tidak sendirian terlibat dalam kasus itu. "Kami tidak punya bukti bahwa Nazaruddin berbohong. Teorinya itu, korupsi politik pasti melibatkan banyak orang, melibatkan birokrat, kapitalis, non kapitalis, korporasi, dalam kasus Nazaruddin," ujar Boni Hargens, salah satu anggota KPK2N saat mendatangi gedung KPK, Jakarta.

Selain Boni, hadir pula koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane.

Oleh karena itulah, KPK2N mendesak agar KPK tidak berhenti pada Nazaruddin. "Jangan sampai Nazaruddin jadi pelaku tunggal," kata Neta.

KPK2N meminta Nazaruddin dilindungi dan tidak diintimidasi sehingga kasus korupsi wisma atlet yang diduga melibatkan sejumlah elit penguasa dapat dibongkar. Pasalnya, mereka menduga Nazaruddin telah diintimidasi sehingga kini memilih bungkam padahal selama pelarian dia "rajin" melancarkan tudingan keterlibatan sejumlah pihak, terutama yang berkaitan dengan Partai Demokrat.

"Kami mencurigai jangan-jangan kasus ini akan disesatkan seperti kasus Gayus Tambunan," kata Adhie.

Tertangkapnya Gayus Tambunan diharapkan dapat membongkar praktek mafia pajak yang menggurita dan melibatkan pengusaha-pengusaha besar. Namun, kata Adhie, kasus mafia pajak Gayus itu kini dipangkas. "Jangan biarkan perekayasaan itu terjadi. Kalau dibongkar, objektif, kita akan berhasil dalam penegakkan," tambah Adhie.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK2N yang akan mengawal proses penyidikan kasus Nazaruddin di KPK ini juga akan memastikan KPK bekerja independen. "Segala bentuk proses hukum agar bersifat transparan, bebas dari intervensi politik, upaya intimidasi dan teror, segala macam upaya di luar hukum yang bertujuan menganggu proses hukum," ucap Boni.

Adapun tokoh lainnya yang tergabung dalam KPK2N adalah Yudi Latief, Karyono Wibowo, Ray Rangkuti, Erlangga Pribadi, Ahmad Nyarwi, dan Ahmad Rifai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Dibatalkannya PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru 2022

    Nasional
    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Nasional
    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Nasional
    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Nasional
    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Nasional
    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Nasional
    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Nasional
    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Nasional
    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    Nasional
    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Nasional
    UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

    UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

    Nasional
    PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

    PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

    Nasional
    UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

    UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.