Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Siap "Sampyuh"?

Kompas.com - 24/08/2011, 07:55 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Staf pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo, menduga kondisi psikologis mantan Bendara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kini sangat tertekan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus memulihkan kondisi psikis Nazaruddin agar dia bisa memberikan keterangan tentang kasusnya secara benar dan terbuka.

"Dari orang yang punya posisi penting, terpandang di lingkungannya, tiba-tiba jatuh secara dahsyat, pasti membuat Nazaruddin tak nyaman dan tertekan. Diperlakukan layaknya teroris. Apalagi, dia juga dicekam rasa takut akan dibunuh, takut keluarganya dinistakan," kata Suko di Surabaya, Rabu (24/8/2011) pagi.

Jika kondisi psikologisnya dipulihkan, sangat mungkin dia akan mau membuka kasusnya. Suko menangkap pesan tersirat surat Nazaruddin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, irinya tidak mau pasang badan terhadap kasus korupsi yang melibatkannya. "Malah dia siap melakukan politik sampyuh (hancur bersama) atau tiji tibeh (mati siji mati kabeh). Jadi, surat itu guyon parikena (seolah bercanda tetapi isinya mengena)," kata Suko.

Menurut dia, secara kultural Nazaruddin tidak memiliki jaringan internasional. Dengan demikian, tidak ada yang harus dibela dengan cara pasang badan.

"Untuk itu, KPK jangan malah ikut menghancurkan psikisnya. KPK harus mengorangkan dia. Seyogianya mengabulkan permintaan dia untuk ditahan di LP Cipinang. Mungkin dia tertekan di dalam Rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kalau perlu, KPK juga menjamin keselamatan anaknya," ungkap Suko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com