Pemanfaatan Kekayaan Alam Memiskinkan

Kompas.com - 24/08/2011, 02:16 WIB
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com Pemanfaatan kekayaan alam, yang menurut konstitusi seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, sampai hari ini ternyata belum terwujud di Indonesia. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia malah justru memiskinkan rakyat yang ada di sekitarnya.

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Wicaksono Sarosa, di Jakarta, Selasa (23/8/2011), mengungkapkan, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia tak sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi.

"Jika kita menjalankan konstitusi dengan benar, salah satunya dengan pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan publik, maka seharusnya tak ada lagi orang miskin di negeri ini. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pemanfaatan kekayaan alam malah memiskinkan masyarakat sekitar," kata Wicaksono.

Banyak contoh ketika suatu daerah dengan kekayaan luar biasa, seperti Papua, tetapi rakyatnya banyak yang masih miskin. Kondisi di sekitar pertambangan emas PT Freeport, misalnya, menunjukkan betapa ironisnya kondisi bangsa ini. Hal yang sama juga terjadi di berbagai belahan lain di Indonesia, seperti Kalimantan hingga Riau di Sumatera yang memiliki kekayaan alam luar biasa, tetapi rakyat miskin justru tak pernah berkurang.

Kemitraan bersama sejumlah komisi negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Ombudsman menggelar deklarasi kampanye "Cukup Sudah Pembiaran Kemiskinan". Deklarasi gerakan ini juga didukung Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon.

Menurut Dillon, tidak ada alasan ada orang miskin di Indonesia karena kekayaan alam negeri ini tak ada bandingannya. "Presiden bilang sama saya waktu di Pontianak, 'tengok ini begini hijau semua, saya bilang iya, tidak ada alasan seorang pun harus miskin'. Kemiskinan ini terjadi karena kita semua melakukan pembiaran," katanya.

Dillon mengatakan, harus ada gerakan massif dari masyarakat mengingatkan penguasa bahwa rakyat berhak menuntut hak-hak mereka untuk tidak menjadi miskin. "Perjuangan dengan komisi negara ini antara lain juga mengampanyekan bahwa pemiskinan bangsa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata Dillon.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X