DPR Bisa Bentuk Panja Mafia Anggaran

Kompas.com - 23/08/2011, 00:07 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Di tengah kritik pedas publik terhadap sejumlah anggota DPR yang memaksa menjumpai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang kini mendekam di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, muncul juga gagasan agar para wakil rakyat tersebut mendukung langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus ini. Bahkan bila perlu dukungan politik DPR ini bisa berupa pembentukan panitia kerja mafia anggaran, mengingat kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin erat kaitannya dengan penyelewengan anggaran yang dilakukan sejumlah politikus DPR.

Menurut anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait, tak masalah jika DPR memberi dukungan terhadap KPK untuk penuntasan kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin melalui pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) mafia anggaran.

Namun demikian, Maruarar yang dulu bersama sejumlah politikus DPR lainnya pernah menggagas pansus Bank Century mengatakan, inisiatif dukungan terhadap langkah hukum KPK mengusut kasus Nazaruddin jangan sampai kontra produktif. "Sebenarnya kalau KPK bisa dengan benar mengusut kasus ini, tidak perlu membentuk panja atau pansus mafia anggaran. Nanti malah justru kontraproduktif," kata Maruarar.

Ide membentuk panja atau pansus mafia anggaran di DPR kata Maruarar juga agar DPR tak selamanya dituding sebagai lembaga yang bersahabat dengan koruptor.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X