Tak Ada Peran Kepemimpinan yang Kuat

Kompas.com - 20/08/2011, 23:51 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Para tokoh pro pemberantasan korupsi yang menyatakan Seruan Penyelamatan Bangsa mengkritik dua kali masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai masa dengan ketiadaan peran kepemimpinan yang kuat. Indonesia pun kehilangan satu dasa warsa dalam membangun ketertiban hukum.

Sejumlah tokoh masyarakat, menandatangani Seruan Penyelamatan Bangsa sebagai bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Tokoh masyarakat yang ikut menandatangani seruna itu adalah Anies Baswedan, Anita Wahid, Bambang Widodo Umar, Beni Susetyo, Betty S Alisjahbana, Burhan Muhtadi, Chatarina Widyasrini, Clara Yuwono, Danang Widoyoko, Eep S Fattah, Eddy Swandi Hamid, Endriartono Sutarto, Erry R Hardjapamekas, Faisal Basri, Febri Diansyah, Hamid Chalid, Ikrar Nusa Bhakti, Imam Prasodjo, Karlina Supelli, Komaruddin Hidayat, Ligwina Poerwo-Hananto, Maggy Horkoruw, M Ichsan Loulembah, Mas Achmad Santosa, Monica Tanuhandaru, Mustaghfirein, Natalia Soebagjo, Ratih Sanggarwati, Rhenald Kasali, Saldi Isra, Sri Palupi, Teten Masduki, Tika Makarim, Todung Mulya Lubis, Usman Hamid, Yenni Wahid, Yunarto Wijaya, Zainal Arifin Mochtar dan Zumrotin K Susilo.

Dalam salah satu seruan yang dibacakan oleh Endriartono Sutarto tersebut menyatakan, ketiadaan peran kepemimpinan yang kuat selama dua masa jabatan kepresidenan, Indonesia berpotensi kehilangan satu dasa warsa dalam membangun ketertiban dan kepatuhan pada hukum sebagai landasan utama demokrasi.

"Meminta kepada Presiden dan seluruh pemimpin politik untuk hadir di tengah masyarakat mengambil tindakan nyata menyelesaikan permasalahan rakyat yang kian hari kian dihimpit oleh carut marut ekonomi, pendidikan, dan kesehatan," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X