Jangan Harapkan DPR

Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengingatkan, jangan terlalu berharap DPR akan memakai pertimbangan profesional ketika memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015. Pasalnya, DPR merupakan lembaga politik sehingga lebih menggunakan pertimbangan politik.

Namun, jika yang dipilih DPR sebagai pimpinan KPK bukan orang terbaik, lanjut Marzuki, kesalahan tidak dapat hanya ditimpakan kepada DPR. Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK juga bertanggung jawab karena mengirimkan orang yang tidak pas.

Dengan pertimbangan itu, Marzuki berharap delapan calon pimpinan KPK yang dikirimkan kepada DPR merupakan orang terbaik. Dengan demikian, siapa pun yang dipilih oleh DPR tidak menjadi masalah.

Namun, dengan melihat peringkat yang dibuat Pansel KPK, Marzuki khawatir, dari delapan calon itu, ada yang seperti hanya menjadi pelengkap. ”Ini berbahaya karena jika ada calon yang sebagai pelengkap tetapi ternyata diterima, tidak sesuai dengan harapan untuk memperoleh pimpinan KPK yang kredibel, kapabel, dan punya integritas,” tutur Marzuki.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, peringkat yang dibuat Pansel KPK tetap akan menjadi salah satu acuan bagi DPR. ”Namun, DPR tentu memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan calon pimpinan KPK, yaitu dengan melihat rekam jejak calon itu serta suara dan sikap publik terhadap mereka,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, DPR tetap akan berusaha memilih pimpinan KPK yang terbaik, yaitu cakap, berani, dan independen terhadap intervensi dari pihak mana pun. ”Jangan paksa DPR menggunakan tolok ukur dari pihak tertentu untuk memilih pimpinan KPK,” ujar Priyo.

”Kami tidak mau didikte oleh siapa pun. Apa yang diberikan oleh Panitia Seleksi, termasuk urutan itu, hanya kami jadikan salah satu pertimbangan,” katanya.

Meski demikian, DPR tetap terbuka menerima saran dan masukan dari masyarakat. Saran dan masukan juga akan dijadikan pertimbangan dalam pemilihan.

Namun, uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan DPR itu harus dijauhkan dari berbagai kemungkinan transaksi politik. Harapan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang.

Menurut Priyo, DPR sudah menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait delapan calon pimpinan KPK itu. Surat tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada September. (NWO/NTA/IAM/BIL)