Nazaruddin Jadi Ukuran KPK Jilid II

Kompas.com - 19/08/2011, 08:43 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengungkapan kasus dugaan suap dalam pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi indikator penting bagi penilaian kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid II yang akan mengakhiri tugas pada akhir tahun ini.

Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melihat kinerja KPK dalam mengusut kasus tersebut. "Kami ingin tahu apakah kasus suap pembangunan wisma atlet ini akan berhenti pada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin atau melebar ke pihak lain," kata anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, Jumat (19/8/2011).

Trimedya menuturkan, kasus dugaan korupsi wisma atlet menjadi indikator penting kinerja KPK karena diduga melibatkan sejumlah orang penting. Ketika dalam pelarian di luar negeri, Nazaruddin pernah menyatakan, dugaan suap kasus pembangunan wisma atlet ini juga melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nazaruddin pun pernah menuding pihak lain di Partai Demokrat, seperti Benny K Harman, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir.

Menurut dia, pimpinan KPK saat ini, kecuali Busyro Muqoddas, masih memiliki waktu sekitar 3,5 bulan untuk membuktikan kinerjanya dalam penanganan kasus yang melibatkan Nazaruddin tersebut. Pasalnya, pada akhir tahun ini, mereka akan diganti.

"Pimpinan KPK periode pertama yang mengakhiri tugasnya pada tahun 2007 berhasil membangun institusi KPK hingga membuat lembaga itu siap lepas landas. Lalu, apa yang ditinggalkan pimpinan KPK periode kedua? Ini yang harus dipikirkan oleh pimpinan KPK saat ini," ucap Trimedya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Nasional
Pemerintah Gunakan 24.000 Aplikasi, Kemenkominfo Akan Efisienkan lewat Program P2DD

Pemerintah Gunakan 24.000 Aplikasi, Kemenkominfo Akan Efisienkan lewat Program P2DD

Nasional
Pertanyakan Keseriusan Pemerintah, Komnas HAM: Hakim Adhoc Tragedi Paniai Belum Digaji

Pertanyakan Keseriusan Pemerintah, Komnas HAM: Hakim Adhoc Tragedi Paniai Belum Digaji

Nasional
KPK Akhirnya Tahan Hakim Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Kasus Suap

KPK Akhirnya Tahan Hakim Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Kasus Suap

Nasional
KUHP Baru, Lakukan Asusila di Kuburan Bisa Dipenjara 1 Tahun

KUHP Baru, Lakukan Asusila di Kuburan Bisa Dipenjara 1 Tahun

Nasional
Komnas HAM Kecewa dengan Putusan Hakim yang Vonis Bebas Terdakwa HAM Berat Paniai

Komnas HAM Kecewa dengan Putusan Hakim yang Vonis Bebas Terdakwa HAM Berat Paniai

Nasional
Eks Staf Pribadi Ferdy Sambo Tak Tahu Ada Sprin Kasus Kematian Brigadir J

Eks Staf Pribadi Ferdy Sambo Tak Tahu Ada Sprin Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Motif Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Motif Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar Diyakini Bukan Menolak KUHP

Nasional
Pengamat Ragu Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar 'Lone Wolf'

Pengamat Ragu Pelaku Pengeboman Mapolsek Astanaanyar "Lone Wolf"

Nasional
Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Nasional
KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

Nasional
Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan 'Hoax' Tak Melulu Dikenai Pidana

Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan "Hoax" Tak Melulu Dikenai Pidana

Nasional
Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Nasional
KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

Nasional
KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.