Patrialis Rencanakan Pengampunan Massal

Kompas.com - 17/08/2011, 17:34 WIB
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana melakukan pengampunan massal terhadap narapidana dan anak pidana yang memeroleh hukuman di bawah enam bulan.

Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, saat ini kementeriannyya belum memeroleh landasan hukum dari pengampunan massal tersebut.

"Maka itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sedang merumuskan konsepnya," kata Patrialis kepada para wartawan di LP Narkotika, Jakarta, Rabu (17/8/2011).

Patrialis mengatakan, dalam waktu tak terlalu lama, sebuah peraturan menteri tentang pemberian pengampunan massal akan diterbitkan.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan di berbagai LP dan rumah tahanan terus bertambah.

Saat ini tercatat ada sekitar 141 ribu orang yang berada di LP dan rumah tahanan. Dari angka tersebut, 89.524 orang di antaranya adalah narapidana.

Kemenkumham saat ini, sambung Patrialis, telah mengajukan penambahan kapasitas hunian LP/rutan melalui pembangunan dan pembenahan infrastruktur dalam rangka mengatasi kelebihan daya tampung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

Nasional
Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Nasional
Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

Nasional
Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

Nasional
Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

Nasional
Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Nasional
Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

[POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Nasional
Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Kedua Kalinya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Dewas oleh Novel Baswedan

Nasional
Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Nasional
Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.