Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus-kasus suap dan korupsi yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin harusnya bisa menguak dana partai politik yang berasal dari korupsi.

Bila diusut secara maksimal, kasus yang melibatkan Nazaruddin bahkan bisa membongkar praktik mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch Febri Diansyah mengatakan kasus yang melibatkan Nazaruddin sesungguhnya bisa menguak dana partai politik yang berasal dari kegiatan korupsi.

"Dari kasus inilah kita harapkan juga soal dana politik yg berasal dari korupsi akan terkuak," kata Febri.

Nazaruddin sebelum menjadi tersangka kasus suap ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring Palembang, merupakan bendahara umum partai berkuasa.

Dalam jabatan itulah dia menjadi pemegang arus kas dan lalu lintas keluar masuk dana partai. Karena itulah menurut Febri politikus di DPR berkepentingan agar kasus ini tak terungkap secara maksimal.

Dia melihat upaya beberapa politikus DPR yang terkesan membela Nazaruddin dan menempatkannya sebagai pihak yang dizalimi merupakan bentuk pengaburan fakta bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sedang diincar KPK karena dugaan korupsi proyek di berbagai kementerian yang dibiayai uang rakyat lewat APBN. "Ini jadi kebalik-balik," katanya.