51.652 Napi Terima Remisi HUT RI

Kompas.com - 17/08/2011, 13:59 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 51.652 narapidana menerima remisi di Hari Ulang Tahun Ke-66 Kemerdekaan RI. Remisi ini diberikan secara simbolis kepada perwakilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Jakarta, Rabu (17/8/2011).

Angka ini terdiri dari 51.652 narapidana yang menerima remisi umum I atau pengurangan masa hukuman yang besarnya mulai dari 1 bulan-6 bulan, dan 3.582 narapidana yang dibebaskan langsung.

Terkait remisi umum I, sebanyak 15.773 napi menerima remisi selama 1 bulan, 14.680 napi untuk remisi 2 bulan, 10.493 napi untuk remisi 3 bulan, 5.138 napi untuk remisi 4 bulan, 4.464 napi untuk remisi 5 bulan, dan 1.104 napi untuk remisi 6 bulan.

Sementara itu, terkait remisi umum II atau langsung bebas, sebanyak 1.496 napi mendapat remisi selama 1 bulan, 1.060 napi untuk remisi 2 bulan, 616 napi untuk remisi 3 bulan, 169 napi untuk remisi 4 bulan, 141 napi untuk remisi 5 bulan, dan 100 napi untuk remisi 6 bulan.

Penyerahan remisi ini dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Ombudsman RI terkait Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publlik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, dan nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan Center for Detention Studies atau Pusat Kajian Penahanan terkait Kerja Sama Pengawasan Perlindungan dan Penegakan HAM di Lapas dan Rutan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

    Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

    Nasional
    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

    Nasional
    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, Legislator Kaltim Harap Pemerintah Bangun Fly Over di Sana

    Nasional
    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Diperiksa KPK, Dino Patti Djalal Akui yang Kenalkan Formula E ke Pemda DKI

    Nasional
    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Arteria Dahlan Bisa Dapat Diskresi Soal Pelat Khusus Polisi, tapi..

    Nasional
    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Rencana NIK Gantikan Nomor Kepesertaan

    Nasional
    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Politikus PKS Nilai Pemindahan IKN Bukan Solusi, tetapi Masalah Baru

    Nasional
    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    Nasional
    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    Nasional
    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Nasional
    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nasional
    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.