Bongkar Mafia Anggaran Lintas Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus-kasus korupsi dan suap yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bisa digunakan untuk membongkar praktik mafia anggaran.

Bukan mustahil jika yang diungkap Nazaruddin benar, maka praktik mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat, pemainnya lintas partai.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, kepada Kompas di Jakarta, Selasa (16/8/2011), mengatakan, sangat mungkin KPK menguak praktik mafia anggaran lintas partai di DPR.

Dalam pelariannya, Nazaruddin sempat mengungkapkan, anggota DPR yang menerima uang haram dari proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, tak hanya koleganya di Partai Demokrat seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir.

Nazaruddin juga menyebut nama Wayan Koster dari PDI-Perjuangan.

Melihat kemungkinan bakal terkuaknya praktik mafia anggaran lintas partai di DPR, maka Febri tak heran jika kemudian sejumlah politikus anggota Komisi III DPR melalukan manuver politik, seperti hendak menjadikan Nazaruddin pahlawan saat mengunjunginya di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Senin (15/8/2011) lalu.

Nazaruddin seolah ditempatkan sebagai pihak yang dizalimi karena kesulitan didampingi pengacara. Padahal KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi, sudah membantah tak menghalangi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mendapatkan haknya didampingi kuasa hukum.

Febri mengatakan, ada sejumlah politikus yang berkepentingan agar kasus Nazaruddin ini pada akhirnya tak bisa menguak praktik mafia anggaran lintas partai di DPR.

"Melihat kemungkinan kasus Nazar ini bisa membongkar praktik mafia anggaran lintas partai, tentu yang paling merasa terganggu jika KPK menuntaskan ini adalah para politikus dan partai-partai yang mendapatkan dana dari hasil korupsi," kata Febri.