Komisi Etik KPK Harus Diprioritaskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Setibanya mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus langsung mengamankan Nazaruddin menjadi tahanannya.

Pada saat yang sama, Komisi Etik KPK diharapkan juga mendapat kesempatan pertama untuk ikut memeriksa Nazaruddin. Tujuannya agar informasi yang diperoleh Komisi Etik KPK benar-benar memiliki kualitas hukum yang memadai.

Pasalnya, dikhawatirkan sudah ada pihak-pihak yang mencoba mengondisikan fakta dan cerita yang sebenarnya dari apa yang selama ini sudah diketahui publik tentang dugaan keterlibatan sejumlah elite partai, dan bukan hanya terfokus pada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan kelompoknya.

Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, kepada Kompas, Sabtu (13/8/2011) siang ini.

"Jangan sampai Komisi Etik dinomorduakan, apalagi sama sekali tidak boleh memeriksa Nazaruddin. Pengungkapan kasus Nazaruddin harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Sebab, publik sudah telanjur mengetahui jalannya kasus ini secara gamblang. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi hanya demi menyelamatkan pihak-pihak tertentu," pinta Bambang Soesatyo lagi.

Menurut dia, apa yang disampaikannya itu juga sudah diungkapkan dalam diskusi di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu. Dalam diskusinya itu, Bambang mengaku, tertangkapnya Nazaruddin jelas membuat panas dingin sejumlah pihak yang namanya sempat disebut tersangka kasus korupsi wisma atlet ini.

"Pihak-pihak tersebut pasti tak akan tinggal diam. Suka atau tidak suka, kerusakan yang Nazaruddin perbuat lewat tudingannya selama pelariannya sangat luar biasa bagi partai tertentu dan beberapa elitenya. Akibatnya, mau tidak mau, pasti ada pihak yang menginginkan Nazaruddin memperbaiki atau paling tidak memperkecil kerusakan politik yang terjadi itu," kata Bambang. Bencana atau berkah? Ia mengalkulasi, kembalinya Nazaruddin menimbulkan dua implikasi yang bertolak belakang: menjadi bencana atau berkah. Jadi, bencana, karena ia memegang sejumlah "kartu truf" yang bisa mengancam posisi elite partai.

"Kalau Nazaruddin memainkan 'kartu truf' tersebut, jelas akan kembali menimbulkan tsunami politik bagi partai yang pernah membesarkannya itu. Bukan tak mungkin, keterlibatan sejumlah elite partai yang disebutkan selama pelariannya, akan dibongkar secara gamblang," katanya.

Sebaliknya, kembalinya Nazaruddin bisa menjadi berkah jika kemudian nyanyian Nazaruddin berubah menjadi sumbang. "Tujuannya untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang selama ini dituding Nazaruddin. Keberhasilan membawa pulang Nazaruddin ke Tanah Air, tentunya akan digunakan oleh untuk menaikkan citra yang kini tengah terpuruk," papar Bambang lagi.