Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanita TNI AU Berkedudukan Setara

Kompas.com - 12/08/2011, 22:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wanita TNI Angkatan Udara (WARA) memiliki kedudukan setara secara jender dengan prajurit lain.

Kepala Staf TNI-AU Marsekal Imam Sufaat, dalam peringatan ulang tahun WARA ke-48 di Mabes TNI-AU Cilangkap, Jumat (12/8/2011), mengatakan, sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan banyak wanita menyandang gelar pahlawan. Itu menjadi fondasi kuat bagi pengabdian wanita Indonesia sampai sekarang.

"TNI Angkatan Udara merekrut prajurit wanita mulai tahun 1963. Sejak saat itu WARA tumbuh berkembang, dengan mengedepankan jati dirinya sebagai srikandi-srikandi TNI Angkatan Udara yang dijiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam beberapa tahun terakhir, WARA dilibatkan dalam kontingen PBB di beberapa daerah konflik. Ini membanggakan sekaligus menepis anggapan ketidakmampuan perempuan dalam melaksanakan tugas-tugas operasi," kata Imam Sufaat.

Dengan tema "Dilandasi semangat perubahan untuk menjadi lebih baik, WARA bertekad meningkatkan kualitas pengabdian dan profesionalisme menuju The First Class Air Force", tema ini menggambarkan sebuah cita-cita luhur, dan semangat pengabdian yang tulus dari prajurit WARA dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya, TNI Angkatan Udara, kata Imam Sufaat, senantiasa mendorong dan mendukung sebagai upaya mewujudkan komitmen pengabdian tersebut.

Peringatan ulang tahun WARA di pelbagai daerah diisi dengan serangkaian kegiatan. Dari Akademi Angkatan Udara (AAU), sebelum upacara ini, telah dilaksanakan kegiatan sosial, seperti donor darah, anjang sana, kunjungan ke sentra batik di Klaten, Ziarah TMP Kusuma Negara.

Di Bandung, para WARA menampilkan tarian Medley Nusantara. Peringatan di Bandung dihadiri WARA dari Lanud Suryadharma di Kalijati, Subang, dan WARA yang sedang tugas belajar di Poltekkes TNI AU, Ciumbuleuit, Bandung, serta para sesepuh WARA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com